SAMARINDA – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video teleconference Kamis (9/4/2020) oleh Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Kota Samarinda di tempat kerja masing-masing. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin meminta BPJS Kesehatan memberikan kelonggaran terkait wabah Covid-19.
“Pertemuan ini sangat penting karena di tengah maraknya wabah Covid-19 ini banyak permasalahan muncul, terutama segi ekonomi yang terus terpuruk dengan banyaknya perusahaan gulung tikar dan mem-PHK karyawannya, sehingga salah satunya berimbas terhadap iuran BPJS,” ungkap Sugeng.
Pemerintah Pusat mengintruksikan pada situasi Covid-19 saat ini, daerah wajib merefocusing dan relokasi kegiatan-kegiatan APBD. Dikatakannya selama adanya wabah ini Pemkot Samarinda melalui APBD memfokuskan refocusing kegiatan karena dampaknya juga sangat luas.
Diakuinya penganggaran refocusing ini akan berpengaruh terhadap tanggungan Pemerintah Daerah kepada BPJS, tetapi intinya Pemkot Samarinda siap melunasi tanggungan daerah setelah semua masalah Covid-19 ini bisa teratasi karena sudah intruksi dari pusat.
“Kami hanya memberi masukan saja kepada BPJS yang terpenting tetap jalan saja dengan membuat regulasi terbaru kaitannya dengan wabah Covid-19 supaya bisa diberi kelonggaran dan memberlakukan apa yang dilakukan seperti negara yang perlu pengorbanan terutama saat ekonomi sedang terpuruk,” serunya.
Dalam Rakor video conference tersebut diikuti Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda, Asisten I Kota Samarinda, Kepala OPD Terkait, Kepala BPJS Cabang Samarinda, Dirut RS Tentara, RS I.A. Moeis, RS Hermina, RS Dirgahayu, Apindo, dan Pepabri. (rcd)
