Samarinda – Pedagang kaki lima (PKL) di Polder Air Hitam menyambangi DPRD Samarinda, Kamis (10/3/2022). Kedatangan para pedagang tersebut untuk mengadukan nasib usai ditertibkan Pemkot Samarinda.
Total 35 PKL yang datang untuk melakukan audensi dengan Komisi I, II, III dan IV DPRD Samarinda. Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah tersebut hanya mengizinkan 10 orang perwakilan dari PKL termasuk koordinator PKL Polder Air Hitam, Mis Heldy Zahri.
Para PKL meminta untuk difasilitasi bertemu Pemkot Samarinda dan tempat alternatif mereka untuk berjualan nantinya.
“Kami meminta agar Pemkot Samarinda dapat memfasilitasi tempat alternatif lainnya untuk PKL Polder Air Hitam sehingga dapat segera berjualan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kemanusiaan dan keadilan,” Kata Heldi.
Selain itu, PKL Polder Air Hitam juga berharal Pemkot Samarinda memberikan sarana untuk berjualan seperti gerobak, rombong, meja dan kursi. Tidak hanya itu, mereka juga meminta Pemkot Samarinda memberikan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan ekonominya dan menjadi Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Karena 80 persen PKL di Polder Air Hitam itu berstatus janda dan memiliki tanggungan serta bergantung hidup dengan berdagang di areal polder itu,” serunya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fakruddin berharap Pemkot responsif terhadap nasib dan ekonomi masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang berkepentingan dalam peristiwa ini.
“Menitip ke Dispora bahwa perlu ada perawatan diperhatikan, fasilitas perlu ditata kembali. Dilakukan renovasi menjaga dan memperbaiki fasilitas ke depannya,” ungkapnya.
Dalam audensi itu para Dewan lain juga menanggapi dengan keluh kesah para PKL. Seperti Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Passie yang meminta permintaan PKL segera ditindaklanjuti terutama dampak ekonominya serta menegaskan agar Pemkot Samarinda menindak jika ada oknum yang memanfaatkan masalah ini. (Advertorial)
