Jakarta, Kaltimedia.com – Wacana pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri oleh Presiden RI Prabowo Subianto mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya datang dari anggota Komisi III, Benny K Harman.
Dalam kunjungan Komisi III ke Polda Sulsel, Makassar, Jumat (12/9), Benny menilai langkah Presiden untuk mendorong reformasi kepolisian merupakan langkah yang tepat. Ia mengingatkan bahwa sesungguhnya cetak biru reformasi Polri telah lama tersedia, namun implementasinya belum berjalan maksimal.
“Kita mendukung. Kita mendukung rencana Bapak Presiden untuk melakukan reformasi institusi kepolisian,” ujar Benny.
“Menurut saya, itu sangat tepat. Sebetulnya reformasi (kepolisian) itu cetak birunya sudah ada, pelaksanaannya yang belum,” sambung politikus Demokrat itu.
Meski demikian, Benny mengaku belum bisa memastikan apakah kerja komisi reformasi Polri nantinya akan berbenturan dengan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Tidak tahu (kalau tumpang tindih dengan Kompolnas),” ucapnya singkat.
Benny menegaskan dukungan penuh dari Komisi III DPR agar kepolisian bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai pengayom dan penegak hukum.
“Pokoknya kita mendukung supaya kepolisian jadi lebih baik, menjadi lembaga pengayom dan penegak hukum. Itu bagus, kita mendukung Presiden Prabowo,” katanya.
Dukungan serupa juga datang dari anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil. Menurut politikus PKS tersebut, reformasi Polri sejatinya telah berlangsung sejak era Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, reformasi yang berjalan selama ini lebih menekankan pada aspek struktural dan instrumental.
“Saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri adalah reformasi kultural. Adapun reformasi struktural dan instrumental sudah dilakukan dan boleh dibilang hampir tuntas realisasinya,” kata Nasir.
Nasir menambahkan, Polri sejatinya telah menyusun rencana strategis jangka panjang hingga 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa reformasi tidak boleh berhenti di atas kertas.
“Reformasi itu tidak ada istilah berhenti atau sudah cukup. Tetap saja harus berjalan sembari melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Isu reformasi kepolisian kembali mencuat setelah demonstrasi besar pada Agustus lalu berakhir ricuh di berbagai daerah. Gelombang protes tersebut disertai laporan tindakan represif aparat, sehingga memunculkan desakan publik agar institusi Polri dibenahi secara serius.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menjadi salah satu kelompok yang menyuarakan pentingnya evaluasi Polri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana, Kamis (11/9).
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Pendeta Gomar Gultom setelah pertemuan.
Selain komisi reformasi, GNB menyebut Presiden juga sepakat membentuk komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo Agustus. (Ang)
