JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Informasi mengenai pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, serta orang dekat Gibran.
Mengutip laporan CNN Indonesia, seorang sumber yang merupakan orang dekat Gibran menyebutkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore. Hal senada disampaikan oleh Budi Arie Setiadi kepada BBC News Indonesia, yang membenarkan bahwa keputusan mundur sekaligus penyerahan surat tersebut telah dilakukan pada hari yang sama.
Latar Belakang Polemik Dokumen Pendidikan dan Usulan Pemakzulan
Langkah pengunduran diri ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen serta polemik hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran saat mendaftar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Situasi semakin memanas setelah Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan dua lembaga peradilan tersebut memicu reaksi keras di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi—meliputi PKS (28 orang), NasDem (19 orang), PKB (18 orang), Demokrat (18 orang), PDIP (14 orang), Golkar (11 orang), Gerindra (11 orang), dan PAN (1 orang)—secara resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk proses pemakzulan Gibran.
Kronologi Pertemuan dengan Presiden Prabowo
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu secara tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gibran pertama kali menyampaikan niatnya untuk mundur guna menyikapi dinamika politik dan putusan MK maupun MA, sembari memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meski pihak lingkaran dekat Gibran dan Ketua Umum Projo telah membenarkan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, sebagian kalangan di parlemen masih menunggu pernyataan resmi secara langsung. Dilansir dari detikNews, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, pada Kamis (12/11/2026) mempertanyakan alasan Gibran belum mengumumkan sendiri pengunduran dirinya ke publik.
Mekanisme Konstitusional Selanjutnya
Menurut penjelasan Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, dikutip dari Hukumonline, pengunduran diri Wakil Presiden berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan tanpa harus melalui proses panjang pemakzulan di DPR, MK, dan MPR. Apabila kursi Wakil Presiden resmi dinyatakan kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI wajib menyelenggarakan sidang dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. (Redaksi / ar)
