Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat kolaborasi strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan di daerah.
Komitmen itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan BI Kaltim, Kamis (18/12/2025).
Pemerintah Tegaskan Komitmen Stabilitas Harga
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027 menunjukkan progres positif.
“Sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan inflasi, sementara Kabupaten Mahakam Ulu sedang menuntaskan regulasinya di Bagian Hukum,” kata Sri Wahyuni.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi lebih efektif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Langkah Konkret Kendalikan Pasokan dan Harga
Sepanjang tahun 2025, TPID Kaltim melaksanakan berbagai upaya pengendalian harga dan pasokan pangan. Pemerintah melaksanakan 27 kali operasi pasar, 493 kali Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi, dan 482 kegiatan serupa di tingkat kabupaten/kota.
Pemantauan harga dan stok dilakukan setiap hari di seluruh daerah. Dari sisi pasokan, Pemprov mengembangkan 21 Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) yang mencakup 15 koperasi sapi dan 6 koperasi kambing.
Selain itu, cadangan pangan provinsi disalurkan untuk mengatasi kerawanan pangan, termasuk ke Mahakam Ulu sebanyak 14.360 ton (65.860 karung) dan Paser sebanyak 35.800 ton.
Pemprov juga membangun Rumah Produksi Bersama berupa Pabrik Pakan Ternak di Desa Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara untuk memperkuat sektor peternakan daerah.
Inflasi Terkendali, Ekonomi Tetap Tumbuh
Sinergi pemerintah daerah dan BI terbukti menjaga inflasi tetap rendah. Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kaltim tumbuh 4,26 persen (y-on-y) dengan inflasi 0,41 persen (m-to-m) atau 2,28 persen (y-on-y).
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut penyumbang inflasi terbesar berasal dari beras, ikan layang, rokok kretek mesin, dan nasi lauk. Sedangkan angkutan udara dan sabun detergen bubuk memberikan efek deflasi.
“Pengendalian inflasi harus dijalankan seimbang, antara penguatan pasokan, distribusi yang lancar, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sinergi BI dan pemerintah daerah menjadi kuncinya,” ujar Budi.
Kaltim Raih Penghargaan Digitalisasi Daerah
Selain pengendalian harga, HLM juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kaltim berhasil meraih TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dan TP2DD Provinsi Terbaik dalam ajang TPID Award dan Championship TP2DD 2025 tingkat Kalimantan.
Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Kaltim mempercepat implementasi pembayaran digital dan memperkuat kerja sama daerah dengan Bank Indonesia.
Pemprov Luncurkan Aplikasi “Mandau Kaltim”
Sebagai inovasi baru, Pemprov meluncurkan aplikasi Mandau Kaltim atau Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama.
Aplikasi berbasis web ini membantu mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi perangkat daerah, dan meningkatkan akurasi pemantauan harga komoditas.
Ke depan, Mandau Kaltim akan dikembangkan menjadi versi mobile agar mudah diakses masyarakat dan petugas lapangan.
Sistem ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta mewujudkan tata kelola inflasi yang adaptif dan berkelanjutan. (AS)
