Jakarta, Kaltimedia.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari hasil survei Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi nasional, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, DEN juga dihadiri ekonom senior Chatib Basri yang merupakan anggota dewan tersebut. Melalui unggahan Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa DEN menyampaikan hasil survei independen terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Hasil survei menunjukkan Program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Sebanyak 86,9 persen SPPG tercatat memiliki pemasok dari kalangan UMKM lokal. Sementara sekitar 65 persen UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi operasional SPPG.
DEN juga melaporkan hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Kondisi tersebut dinilai membuat manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh komunitas lokal.
Selain membahas MBG, DEN menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Meski demikian, pemerintah tetap diminta mewaspadai berbagai tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara guna menambah penerimaan devisa negara,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Dalam sektor transformasi digital, DEN melaporkan perkembangan integrasi sistem GovTech yang telah mencapai sekitar 80 persen.
Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah disebut telah terhubung dalam satu sistem berbasis kecerdasan artifisial (AI). Integrasi tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digital single ID yang diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat pengelolaan data nasional.
Usai pertemuan, Chatib Basri turut menepis isu yang menyebut dirinya akan mengisi jabatan Menteri Keuangan. Saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut, ia menjawab singkat.
“Enggak ada. Masa… ini kita bahas soal ekonomi kok,” kata Chatib. (Ang)
