Samarinda, Kaltimedia.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penguatan sumber daya manusia Indonesia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) sebagai fondasi menuju swasembada pangan, energi, hingga industrialisasi nasional. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah memperbesar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang STEM.
Namun, ambisi besar tersebut masih berbenturan dengan kondisi kemampuan matematika siswa di Indonesia yang dinilai belum memadai.
Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), nilai matematika siswa SD dan SMP masih berada di bawah capaian Bahasa Indonesia.
Pada jenjang SD/MI sederajat, rata-rata nilai Bahasa Indonesia tercatat 60,14, sedangkan Matematika hanya 43,41. Sementara di tingkat SMP/MTS sederajat, nilai Bahasa Indonesia mencapai 60,83 dan Matematika berada di angka 40,34.
Kondisi tersebut dirasakan langsung para guru di lapangan. Guru matematika SMP di Bekasi, Dea Sasti Amelia, mengungkapkan bahwa stigma matematika sebagai pelajaran sulit sudah tertanam sejak anak berada di rumah.
“Karena setiap anaknya minta ajarin, orang tuanya bilang ‘susah deh matematika’. Jadi anak sudah tertanam kalau matematika itu susah,” ujar Dea, Rabu (3/6/2026).
Menurut Dea, rendahnya kemampuan matematika siswa bukan hanya soal hafalan rumus, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengaku masih menemukan banyak siswa yang belum menguasai kemampuan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dea mencoba menerapkan metode belajar yang lebih interaktif melalui kuis sederhana hingga permainan matematika agar siswa lebih tertarik belajar.
Meski demikian, ia menilai tantangan mengajar saat ini semakin berat akibat perubahan kurikulum yang terlalu sering terjadi. Selain itu, persoalan kesejahteraan guru juga disebut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran.
“Guru juga jadi merasa masa depannya tidak jelas karena akses menjadi ASN atau PPPK masih sulit,” katanya.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai rendahnya kemampuan matematika siswa menunjukkan bahwa transformasi pendidikan selama ini belum menyentuh persoalan mendasar di ruang kelas.
“Kita selama ini terjebak dalam ilusi transformasi kurikulum yang kosmetik, tapi gagal menyentuh substansi mendasar di ruang kelas,” ujar Ubaid.
Ia menilai pemerintah terlalu fokus mengganti nama kurikulum dan jargon administratif tanpa memperkuat kualitas pembelajaran numerasi dan logika matematika. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya.
Ubaid juga mendorong pemerintah memperbaiki sistem sertifikasi guru, pemerataan tenaga pendidik berkualitas, hingga pelatihan yang relevan dengan kondisi di kelas. Selain itu, anggaran pendidikan dinilai perlu diarahkan langsung untuk peningkatan fasilitas belajar dan alat peraga numerasi di sekolah.
“Kita tidak bisa menuntut generasi muda memiliki daya saing global jika negara gagal menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata,” tegasnya.
Sementara itu, Kemendikdasmen menyebut hasil TKA menjadi dasar penting dalam memetakan mutu pendidikan nasional secara lebih rinci. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, mengatakan hasil asesmen tersebut akan digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.
Kemendikdasmen juga mengakui kemampuan penalaran matematika dan problem solving siswa masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam sistem pendidikan nasional. (Ang)
