Jakarta, Kaltimedia.com – Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurut Yusril, kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih tergolong wajar meski terdapat narasi yang dianggap provokatif.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Ia meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai kontroversial. Menurutnya, penggunaan judul semacam itu kemungkinan memang ditujukan untuk menarik perhatian publik.
Yusril menilai masyarakat justru perlu diberi ruang untuk menyaksikan dan mendiskusikan isi film secara terbuka.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Film dokumenter tersebut diketahui menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sejumlah pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat.
Menanggapi hal itu, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua.
Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski begitu, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik terhadap pelaksanaan PSN.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Yusril juga membantah adanya instruksi resmi pemerintah terkait pelarangan pemutaran maupun nobar film dokumenter tersebut.
Ia menyebut sejumlah kegiatan pemutaran di kampus lain tetap berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, jika terdapat pembubaran kegiatan nobar di beberapa lokasi, hal itu bukan arahan terpusat dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril. (Ang)
