Fahri Hamzah Ingatkan Pentingnya Demokrasi Konstitusional, Respons Isu Jatuhkan Pemerintah

Gambar saat ini: Foto: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Sumber: Istimewa.
Foto: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Sumber: Istimewa.

Jakarta, Kaltimedia.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengingatkan seluruh pihak agar tetap berpegang pada prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri sebagai respons atas beredarnya potongan video yang menampilkan Saiful Mujani, yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam demokrasi, kita harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Jangan memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional karena itu berbahaya,” ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Fahri menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pertanggungjawaban pemerintahan tidak hanya dibebankan kepada eksekutif semata. Ia menyebut terdapat cabang kekuasaan lain yang juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem ketatanegaraan.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa perlu melakukan introspeksi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, serta menjaga stabilitas nasional dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi.

“Situasi dunia saat ini tidak mudah. Kita harus kompak dan tidak mudah terpecah,” katanya.

Sebelumnya, potongan video pernyataan Saiful Mujani viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyinggung peran rakyat dalam perubahan politik, merujuk pada peristiwa 1998.

Pernyataan itu kemudian memicu beragam respons, termasuk dari Hasan Nasbi yang menyampaikan kritik terhadap narasi tersebut.

Hasan menilai pernyataan yang menyerukan penjatuhan pemerintah mencerminkan pemahaman demokrasi yang keliru, terutama jika disampaikan oleh kalangan akademisi.

Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai pejuang demokrasi, namun dinilai hanya menerima hasil demokrasi jika sesuai dengan kepentingan mereka.

Polemik ini kembali menegaskan pentingnya menjaga praktik demokrasi yang sehat, dengan tetap mengedepankan mekanisme konstitusional dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap pemerintah.

Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas dan tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah. (Ang)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *