Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan pemilu sebagai langkah strategis menghadapi dinamika politik yang kian kompleks, terutama seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pengalaman pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pengawasan ke depan.
“Dari pengalaman sebelumnya, kita bisa melihat apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ini menjadi dasar untuk menyusun langkah strategis agar pemilu berikutnya lebih berkualitas, kredibel, dan mendapat kepercayaan masyarakat,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Subandi menilai, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi Ibu Kota Nusantara akan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas politik. Hal ini mencakup bertambahnya kepentingan, aktor politik, hingga potensi kerawanan dalam setiap tahapan pemilu.
Ia menekankan bahwa sistem pengawasan tidak boleh berjalan stagnan, melainkan harus adaptif dan ditingkatkan secara signifikan.
“Kondisi ke depan tentu berbeda. Dengan adanya IKN, dinamika politik akan semakin tinggi. Maka pengawasan juga harus ditingkatkan, tidak bisa dilakukan secara biasa,” tegas politisi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Subandi mendorong penguatan lembaga pengawas pemilu secara menyeluruh. Ia menilai peningkatan tidak hanya pada aspek struktural, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah pelanggaran sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Pengawasan, kata dia, bukan hanya tanggung jawab lembaga resmi, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari publik.
“Partisipasi publik sangat penting. Pemilu adalah tanggung jawab bersama, sehingga keterlibatan masyarakat dapat membantu meminimalkan pelanggaran dan menjaga kualitas demokrasi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Subandi menegaskan bahwa kolaborasi antar seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Tanpa kerja sama yang solid, pengawasan tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
