Samarinda, Kaltimedia.com — Kepala SMA Negeri 10 Samarinda, Ni Made Adnyani, menegaskan bahwa tidak terjadi penurunan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul sejumlah catatan dan kritik dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur saat kunjungan lapangan pada Senin (9/2/2026).
Ni Made menyebut, beberapa persoalan yang disorot legislatif maupun dikeluhkan orang tua siswa lebih disebabkan oleh kesalahpahaman informasi, khususnya terkait fasilitas sekolah, pengelolaan asrama, hingga isu pungutan yang sempat berkembang di masyarakat.
Salah satu perhatian utama Komisi IV DPRD Kaltim adalah kualitas menu makanan bagi siswa asrama. Menanggapi hal itu, Ni Made menjelaskan bahwa layanan konsumsi sepenuhnya dikelola oleh pihak ketiga, sehingga evaluasi akan difokuskan pada kinerja penyedia jasa tersebut.
“Masukan paling banyak memang soal menu makan. Karena itu ditangani pihak ketiga, maka evaluasinya ada pada pelaksanaan mereka,” jelasnya.
Selain konsumsi, DPRD juga menyinggung adanya dugaan perbedaan fasilitas pendingin ruangan di ruang kelas maupun asrama. Ni Made membantah tudingan tersebut dan menegaskan seluruh fasilitas telah dilengkapi AC.
“Tidak ada kelas yang tidak ber-AC. Semua sudah terpasang, termasuk kamar asrama. Itu bantuan dari Dinas Pendidikan,” katanya.
Ia mengakui, kendala yang selama ini muncul bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan keterbatasan kapasitas daya listrik di wilayah sekolah, sehingga pemanfaatan AC belum dapat berjalan maksimal.
Menurutnya, pihak sekolah telah mengajukan penambahan daya listrik dan melakukan pembayaran uang muka, namun masih menunggu proses lanjutan dari instansi terkait.
“Masalahnya bukan fasilitas, tapi daya listrik. Kami sudah berproses untuk penambahan daya,” ungkapnya.
Terkait isu pungutan, Ni Made menegaskan bahwa SMAN 10 Samarinda tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan belajar mengajar.
Ia menjelaskan, dana yang dibayarkan orang tua siswa berkaitan dengan layanan asrama, yang bersifat pilihan dan bukan bagian dari layanan utama pendidikan.
“Kalau pungutan itu untuk layanan utama pendidikan. Asrama bukan layanan utama, melainkan pilihan tambahan,” tegasnya.
Ni Made juga menekankan bahwa pengelolaan dana asrama tidak dilakukan oleh pihak sekolah, melainkan oleh komite sekolah yang terdiri dari para orang tua siswa. Seluruh dana dikelola secara terpisah dari keuangan sekolah.
“Yang mengelola dan mengumpulkan dana itu komite, bukan SMA Negeri 10,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional asrama, mulai dari konsumsi siswa, layanan laundry, kegiatan belajar malam, hingga program pembinaan dan pengembangan karakter.
Ia menambahkan, manajemen sekolah dan asrama memiliki struktur dan pembagian tugas yang berbeda, termasuk adanya kepala asrama tersendiri. Kurangnya pemahaman terhadap sistem tersebut dinilai menjadi pemicu munculnya persepsi keliru di masyarakat.
“Sekolah dan asrama punya pengelolaan yang berbeda. Kalau tidak dipahami, wajar muncul salah tafsir,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
