Samarinda, Kaltimedia.Com — Kesiapan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II atau RS Korpri kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Meski telah beroperasi hampir satu tahun dan berdiri dengan bangunan megah hasil serapan anggaran daerah yang besar, DPRD menilai kesiapan layanan rumah sakit tersebut belum optimal dan masih jauh dari ideal.
Sorotan itu mencuat dalam rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Kaltim bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang digelar pekan lalu.
Dalam rapat tersebut, para legislator mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar apabila belum diimbangi dengan kesiapan pelayanan medis yang memadai bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai persoalan RSUD AMS II berakar pada perencanaan awal yang kurang matang.
Ia menyoroti tidak tersedianya fasilitas parkir yang layak, padahal rumah sakit merupakan fasilitas publik dengan tingkat mobilitas tinggi, baik bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung.
“Ini menunjukkan perencanaan induk atau masterplan yang kurang komprehensif sejak awal pembangunan,” ujarnya.
Selain infrastruktur pendukung, Andi juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan paramedis.
Ia menilai pengembangan layanan unggulan seperti hemodialisa dilakukan terlalu dini, sementara pelayanan kesehatan dasar justru belum berjalan maksimal.
“Pelayanan dasar seharusnya menjadi prioritas utama sebelum menghadirkan layanan berteknologi tinggi,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.
Ia menyoroti rencana pengajuan anggaran lanjutan pengembangan RSUD AMS II yang mencapai Rp98 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut semestinya difokuskan untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan, bukan sekadar menambah fasilitas fisik.
“Anggaran sebaiknya diarahkan untuk penambahan dokter spesialis, penguatan tenaga kesehatan, serta pemenuhan peralatan medis yang benar-benar dibutuhkan untuk operasional,” ujarnya.
Abdulloh menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada kemegahan bangunan.
Menurutnya, esensi utama rumah sakit adalah memberikan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan layanan yang nyata, bukan hanya bangunan yang terlihat megah,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
