Samarinda, Kaltimedia.com — Seorang mahasiswi Program Magister Institut Teknologi Kalimantan (ITK) kelas eksekutif, Ade Rahayu Putri Jaya, menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Tim Penyelenggara Beasiswa GratisPol melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @aderahayu277.
Surat tersebut berisi keberatan dan tuntutan kejelasan atas pembatalan sepihak status penerima beasiswa yang dialaminya bersama enam mahasiswa lainnya.
Dalam keterangannya, Ade menjelaskan bahwa dirinya bersama enam mahasiswa S2 ITK kelas eksekutif telah dinyatakan lolos sebagai penerima Beasiswa Gratispol tahap II sejak September 2025.
Status kelulusan tersebut diumumkan secara resmi melalui laman dan akun Instagram GratisPol, bahkan masih tercantum sebagai penerima di akun masing-masing mahasiswa.
“Sebelum mendaftar, kami sudah mengonfirmasi langsung kepada admin Gratispol dan mendapat jawaban bahwa mahasiswa kelas eksekutif diperbolehkan mendaftar secara mandiri. Hal ini juga tertuang dalam poin pengumuman resmi yang kami terima,” tulis Ade dalam surat terbukanya.
Ade memaparkan, setelah dinyatakan lolos, mereka menjalani perkuliahan selama satu semester penuh.
Pada awalnya, para mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh.
Berdasarkan informasi yang diterima, beasiswa Gratispol akan menanggung biaya sebesar Rp10 juta, sementara kekurangannya ditanggung mahasiswa secara mandiri.
“UKT kami sebesar Rp15 juta. Artinya, kami membayar Rp5 juta sendiri. Kami kuliah dengan sungguh-sungguh, membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Perkuliahan dilakukan secara offline sebulan sekali, dan Alhamdulillah IPK kami semua bagus,” ungkapnya.
Namun, situasi berubah drastis ketika pada 15 Januari 2026, atau hanya dua minggu menjelang pembayaran UKT semester kedua, mereka menerima email surat pembatalan beasiswa.
Alasan pembatalan disebutkan karena status mereka sebagai mahasiswa kelas eksekutif.
Padahal, menurut Ade, alasan tersebut bertentangan dengan informasi awal yang mereka terima serta bukti komunikasi dengan pihak Gratispol.
Bahkan, rapat yang dijadikan dasar pembatalan disebut baru dilakukan pada 8 Januari 2026, jauh setelah mereka dinyatakan lolos dan menjalani perkuliahan.
Ade juga menyoroti isi surat pembatalan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang tidak disertai permintaan maaf, meskipun keputusan tersebut berdampak besar terhadap mahasiswa.
“Kami sudah mengisi surat perjanjian, menyatakan tetap berkontribusi untuk Kaltim, dan menerima beasiswa. Jika memang ada kesalahan administrasi, sangat tidak adil jika dampaknya dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa,” tegasnya.
Dari total 15 mahasiswa di kelas eksekutif tersebut, hanya tujuh orang yang mendaftar Beasiswa Gratispol.
Ade menegaskan bahwa memilih kelas eksekutif bukan karena kondisi ekonomi mapan, melainkan karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan.
Pembatalan tersebut, menurut Ade, menimbulkan dampak finansial dan psikologis yang berat.
Para mahasiswa telah menyampaikan status kelulusan beasiswa kepada orang tua, menyusun rencana pendidikan jangka panjang, serta mengatur waktu antara pekerjaan dan kuliah.
Secara pribadi, Ade juga mengungkapkan kondisi latar belakangnya.
“Saya yatim, dan pendidikan ini adalah harapan besar bagi masa depan saya,” tulisnya dalam surat terbuka tersebut.
Dalam suratnya, Ade dan rekan-rekannya secara resmi meminta kejelasan atas tiga hal utama.
“Mengapa pembatalan baru disampaikan setelah mahasiswa menjalani satu semester perkuliahan?
Mengapa proses verifikasi dan cross-check tidak diselesaikan sejak awal sebelum mahasiswa dinyatakan lolos?,” tulisnya.
“Siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan kerugian yang telah dikeluarkan mahasiswa berdasarkan status kelulusan resmi tersebut?,” tegasnya.
Ade mengaku telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, baik dari Tim Penyelenggara Gratispol maupun Pemprov Kaltim, termasuk melalui pihak ITK.
Namun hingga saat ini, belum ada jawaban maupun solusi yang diberikan.
Melalui surat terbuka tersebut, Ade menegaskan bahwa mereka tidak meminta perlakuan khusus, melainkan keadilan dan kepastian hak sebagai mahasiswa yang telah mengikuti seluruh prosedur dan dinyatakan lolos secara resmi.
“Kami sangat berharap Bapak/Ibu Gubernur dan pihak terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini dan memberikan solusi yang adil bagi kami semua,” tutup Ade. (Rfh)
Editor: Ang
