BALIKPAPAN — Kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh warga kembali menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah kota menghadirkan kebijakan afirmatif yang memberi ruang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga petani dan nelayan untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani faktor ekonomi.
Hal ini disampaikan Gasali saat menanggapi aspirasi warga Balikpapan Timur yang berharap adanya program beasiswa khusus bagi masyarakat kecil, terutama bagi keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah program bantuan pendidikan, baik yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) maupun Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot).
Namun, cakupan bantuan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program beasiswa sudah ada, tapi jumlah penerimanya masih terbatas. Umumnya untuk mahasiswa baru, sementara yang sudah berjalan di semester dua ke atas belum semua terakomodasi,” ujar Gasali, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga telah membuka akses beasiswa daerah yang dapat diajukan secara daring. Karena itu, Gasali mendorong masyarakat agar aktif mencari informasi dan mendaftarkan diri melalui kanal resmi pemerintah.
“Kesempatan itu terbuka, tinggal masyarakat memanfaatkannya. Jangan sampai tertinggal hanya karena kurang informasi,” imbaunya.
Meski begitu, Gasali menilai perlu adanya langkah kebijakan baru untuk menjamin kelompok petani dan nelayan mendapatkan porsi perhatian lebih besar. Ia menilai, dua profesi tersebut berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi lokal, namun kerap terpinggirkan dari sisi akses pendidikan.
“Anak-anak mereka harus punya kesempatan yang sama untuk sekolah tinggi. Saya mendukung penuh ide beasiswa khusus bagi keluarga petani dan nelayan. Ini bentuk keadilan sosial, bukan perbedaan perlakuan,” tegasnya.
Gasali menambahkan, DPRD akan mengkaji kemungkinan membentuk regulasi khusus atau dasar hukum afirmatif agar usulan ini bisa diwujudkan dalam program resmi pemerintah kota.
“Aspirasi ini tidak berhenti di sini. Kami akan bahas bersama Pemkot agar bisa masuk dalam perencanaan pendidikan tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan, generasi muda Balikpapan Timur yang berasal dari keluarga sederhana dapat terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Jangan sampai ada anak berhenti sekolah karena biaya. Tugas kita memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk maju,” pungkasnya. (Adv)
