Jakarta, Kaltimedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski kasus dugaan keracunan terus bermunculan di berbagai daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, berdalih program ini penting karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi.
“Jadi, saya kira hak ini harus kita berikan dan kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Rabu (1/10/2025).
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan publik. Pasalnya, sejak Januari hingga September 2025, tercatat 4.711 porsi MBG dilaporkan menyebabkan gangguan kesehatan. Sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan sudah dinonaktifkan karena insiden keamanan pangan.
BGN menyebut roadmap program tahun ini fokus pada intervensi, sementara pada 2026 bergeser menjadi edukasi gaya hidup sehat. Akan tetapi, rencana tersebut dinilai tidak menjawab persoalan mendesak: lemahnya pengawasan dapur penyedia makanan.
Alih-alih menghentikan sementara distribusi MBG hingga evaluasi selesai, BGN lebih menekankan penghargaan pada mitra penyedia.
“Kalaupun ada kekeliruan di dalam penerapan SOP, nah itu kita lakukan perbaikan,” kata Dadan.
Sikap BGN ini dinilai kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah mengakui adanya ribuan anak yang mengalami gangguan kesehatan. Di sisi lain, program tetap digulirkan dengan dalih menghargai mitra penyedia layanan yang disebut sebagai “pejuang republik”.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah tidak hanya pada SOP, melainkan juga menyangkut pengawasan, administrasi, hingga kapasitas mitra dalam membangun SPPG.
Hingga kini, investigasi kasus keracunan masih berlangsung. Sementara itu, ribuan anak yang terdampak harus menanggung risiko dari program yang seharusnya menjamin kesehatan mereka. (Ang)
