Paser, Kaltimedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kini harus menyiapkan strategi fiskal baru setelah adanya estimasi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 80 persen pada 2026 mendatang. Kondisi ini dipastikan bakal berdampak besar, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, tidak menampik bahwa rencana pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran. Ia menyebut dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan Paser, tetapi juga sebagian besar daerah di Indonesia.
“Tentunya kalau bicara dampak, ya saya rasa bukan hanya Paser, tentu sebagian besar daerah yang pendapatannya dari DBH itu pasti berdampak. Tapi dampak ini bagaimana tidak begitu besar yang kita rasakan,” ujar Ikhwan, Senin (15/9/2025).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Paser berkomitmen menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ikhwan, peningkatan PAD akan menjadi kunci untuk mengurangi risiko gejolak fiskal akibat berkurangnya aliran dana dari pusat.
“Nah, inilah peran Pemerintah dan DPR Legislatif mencari opsi-opsi untuk menutupi pemangkasan TKD ini. Saya katakan kita tingkatkan PAD di daerah supaya meningkat,” tegasnya.
Upaya Komunikasi dengan Pusat
Ikhwan menambahkan, komunikasi dengan pemerintah pusat melalui jalur legislatif juga terus diupayakan. Harapannya, pemangkasan TKD tidak benar-benar sebesar estimasi yang beredar.
“Saya maunya gitu, saya yakin ini sudah menjadi pemikiran Kepala Daerah di Kaltim pastinya sudah menjalin komunikasi agar TKD ini tidak terlalu besar pemangkasannya. Bisa juga lewat DPR RI, DPD RI, atau lewat pimpinan parpol biar sama-sama kita upayakan agar TKD ini jangan dipangkas terlalu besar untuk daerah,” jelasnya.
Paser Masih Bergantung pada DBH
Ketergantungan Paser pada dana transfer pusat memang cukup tinggi. Pada 2025, nilai APBD daerah mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan PAD hanya Rp300 miliar lebih. Sementara, sebagian besar modal pembangunan bersumber dari DBH.
Ikhwan pun menekankan perlunya langkah serius dalam menggali potensi lokal. “Makanya kami dari Pemda berupaya mencari opsi lain dan kita tingkatkan lagi, gak bergantung hanya DBH, tapi PAD kita harus kita gali terus sehingga dana dari atas dipangkas jadi bisa PAD dinaikkan lagi,” katanya.
Dampak ke Proyek Pembangunan
Apabila benar terjadi, pemangkasan 80 persen akan sangat memukul proyek-proyek pembangunan di Paser. Meski begitu, Pemkab masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sambil berharap pemangkasan tidak sebesar perkiraan. (Dy)
Editor: Ang
