Nepal, Kaltimedia.com – Suasana politik Nepal berubah drastis pasca demonstrasi besar-besaran yang meletus pada pekan lalu. Aksi yang dipicu tuntutan pemberantasan korupsi ini membawa dampak luas, mulai dari lengsernya para pejabat tinggi, pembubaran parlemen, hingga pelantikan perdana menteri sementara.
Ribuan warga, sebagian besar dari kalangan Gen Z, turun ke jalanan Kathmandu sejak Senin (8/9). Kerusuhan memuncak pada Selasa (9/9) setelah pemerintah membatasi akses media sosial. Gelombang protes ini berujung pada mundurnya Perdana Menteri KP Sharma Oli, Presiden Ram Chandra Poudel, serta sejumlah menteri.
Perdana Menteri Baru Dilantik
Pada Jumat (12/9), Nepal melantik Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Sementara. Eks Ketua Mahkamah Agung ini juga menjadi perempuan pertama yang menjabat PM dalam sejarah Nepal. Pelantikan Karki disambut antusias oleh masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak muda yang melihatnya sebagai simbol perubahan. UNICEF, UNFPA, UN Women, hingga UNDP menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Karki. Ia diberi mandat menggelar pemilu dalam enam bulan ke depan.
Parlemen Resmi Dibubarkan
Beberapa jam setelah pelantikan Karki, Presiden Poudel mengumumkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nepal. Langkah ini diambil untuk meredam ketegangan politik dan membuka jalan bagi pemilu baru yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Meski menimbulkan guncangan, keputusan tersebut diterima oleh partai-partai besar dan para demonstran sebagai solusi kompromi.
Pemerintah Interim dan Dukungan Internasional
Kabinet pemerintahan sementara segera dibentuk untuk mengawal transisi menuju pemilu. Dalam periode ini, pembatasan aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan. Dukungan internasional pun berdatangan, termasuk dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Nepal.
Korban Protes Ditetapkan sebagai Martir
Salah satu keputusan pertama PM Karki adalah menetapkan para korban tewas dalam demonstrasi sebagai martir. Pemerintah Nepal memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupee Nepal bagi keluarga korban dan menanggung biaya pengobatan penuh bagi para demonstran yang terluka. Pada Sabtu (13/9), Karki mengunjungi rumah-rumah sakit di Kathmandu untuk menemui para korban secara langsung.
Evakuasi Warga Negara Asing
Kerusuhan juga berdampak pada warga negara asing yang berada di Nepal. Sejumlah negara mengevakuasi warganya, termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, hingga Sabtu (13/9) sebanyak 57 WNI berhasil dipulangkan, dengan evakuasi lanjutan dijadwalkan pada 14, 15, dan 18 September.
Kondisi Nepal saat ini masih penuh dinamika, namun pelantikan PM baru dan langkah-langkah transisi pemerintahan memberi harapan akan stabilitas. Generasi muda, yang menjadi motor utama gerakan, kini menaruh harapan besar pada perubahan nyata di bawah kepemimpinan Sushila Karki. (Ang)
