Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan langkah antisipasi menyusul kebijakan penurunan Dana Desa (DD) secara nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Jika pada 2025 pemerintah pusat mengalokasikan Rp71 triliun, maka tahun 2026 jumlahnya diproyeksikan turun menjadi Rp60 triliun. Selisih Rp11 triliun ini dipastikan berdampak langsung terhadap pembangunan desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menegaskan pihaknya akan mengutamakan strategi penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar desa tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
“Kalau DD berkurang, maka desa harus bisa menggali sumber-sumber baru. Salah satu yang sedang kami dorong adalah optimalisasi PADes melalui BUMDes dan koperasi,” jelas Puguh, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi motor ekonomi baru bagi desa. Jika dikelola secara profesional, hasil usaha BUMDes diyakini mampu menutup kekurangan akibat pemotongan anggaran pusat.
Untuk mendukung hal itu, DPMPD Kaltim telah menyiapkan sejumlah program, mulai dari pemberian peralatan usaha hingga pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa.
“Harapan kami, pada 2026 BUMDes sudah bisa lebih produktif dan berkontribusi nyata bagi PADes,” tegasnya.
Puguh mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Namun ia optimistis desa-desa di Kaltim bisa mandiri jika mampu memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
“Secara nasional memang ada pengurangan Rp11 triliun. Ini tentu berpengaruh, tapi kami yakin desa bisa lebih kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
