Kaltimedia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyatakan bahwa sektor pendidikan akan tetap aman meski terjadi penyesuaian dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berjalan.
Ismail sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sektor wajib yang sudah dijamin konstitusi. Setiap daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk kebutuhan pendidikan.
“Kalau di bidang pendidikan itu sifatnya mandatori. Jadi sekalipun ada efisiensi di pos lain, pendidikan tetap aman,” tegas Ismail, Jumat (29/8/2025).
Ia mengatakan, kepastian anggaran tersebut penting agar kualitas pendidikan di Samarinda terus meningkat. Apalagi, perkembangan zaman dan teknologi menuntut dunia pendidikan lebih cepat beradaptasi.
Menurutnya, program pendidikan tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Perlu ada inovasi agar kebijakan yang dibuat mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital saat ini.
“Pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman dan keinginan masyarakat. Itu tantangan besar yang tidak bisa dihindari,” tambahnya.
Selain itu, Ismail juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar generasi. Lantaran semangat anak muda yang cepat beradaptasi dengan teknologi perlu dipadukan dengan pengalaman para senior.
“Kalau digabung, hasilnya pasti lebih matang dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Politisi PKS ini menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan arah kebijakan pendidikan tetap sesuai dengan cita-cita konstitusi.
“Kualitas pendidikan akan menentukan masa depan daerah ini. Jadi tidak boleh ada kompromi soal anggaran,” pungkasnya. (Adv)
