Jakarta, Kaltimedia.com – Polemik dugaan intimidasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, kian menjadi sorotan. Insiden yang semula terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar) ini, kini merambah hingga ke tingkat nasional setelah Komisi III DPR RI memastikan akan memanggil Kapolres Kukar untuk dimintai klarifikasi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kasus tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, seorang kapolres memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang sehat dengan wakil rakyat, bukan sebaliknya bersikap konfrontatif.
“Jika benar tindakan yang dilakukan Kapolres Kukar tidak pantas, itu sangat disayangkan. Aparat kepolisian seharusnya menjadi mitra dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan malah memberi tekanan pada senator yang menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan, permintaan maaf secara terbuka kepada Senator Henock menjadi langkah penting agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak tergerus. DPR melalui Komisi III memastikan akan terus mengawal persoalan ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang, baik terhadap pejabat negara maupun masyarakat biasa.
“Prinsip keadilan dan profesionalisme harus dijunjung tinggi. Kalau ada kesalahan, tentu harus ada evaluasi dan koreksi. Tujuannya agar Polri semakin dipercaya rakyat,” tambahnya.
Di sisi lain, Senator Yulianus Henock Sumual justru memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Polri. Menurutnya, tindakan cepat merespons laporan dan pergantian pejabat kepolisian di Kukar yang diduga terlibat intimidasi menunjukkan keseriusan Polri menjaga marwah hukum.
“Bagi saya, ini bukan persoalan pribadi, melainkan soal komitmen untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil. Saya berterima kasih kepada Polri yang segera menindaklanjuti,” ucapnya.
Henock juga menyinggung persoalan klasik dalam penegakan hukum di Indonesia yang kerap dianggap “tumpul ke atas, tajam ke bawah.” Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berulang karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Rakyat kecil harus merasakan perlindungan hukum yang sama. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul pada kepentingan besar,” tegasnya.
Sebagai senator asal Kalimantan Timur, Henock berharap kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kultur kerja aparat kepolisian. Ia menilai, semboyan Presisi yang digaungkan Polri harus diwujudkan dalam praktik nyata, bukan sekadar jargon.
“Respons cepat Polri memang patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah memastikan ada perbaikan berkelanjutan. Jangan sampai kasus ini hanya dianggap insiden sesaat tanpa tindak lanjut nyata,” pungkasnya. (Ang)
