Samarinda, Kaltimedia.com – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, kembali menjadi sorotan. Kondisi geografis yang berat, infrastruktur yang terbatas, dan cuaca ekstrem sering membuat daerah ini terputus dari wilayah lain, terutama saat bencana melanda.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai situasi tersebut memerlukan solusi cepat dan nyata. Menurutnya, pengadaan helikopter adalah langkah paling realistis untuk menjamin akses darurat ke Mahulu.
“Akses darat belum sepenuhnya terbuka, sedangkan jalur sungai bisa surut sewaktu-waktu. Dalam kondisi darurat, transportasi biasa tidak bisa diandalkan. Helikopter adalah solusi paling memungkinkan,” tegasnya.
Keterbatasan akses telah berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Pernah terjadi kelangkaan kebutuhan pokok hingga memicu lonjakan harga. Hasanuddin mencontohkan, harga beras di Mahulu pernah menembus Rp1 juta per karung, sementara gas elpiji menjadi barang langka.
“Ini bukan sekadar soal pasokan, tapi hak dasar warga negara untuk hidup layak,” ujarnya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa Kaltim pernah memiliki skema kerja sama antara pemerintah provinsi, kepolisian, dan TNI dalam pengadaan helikopter. Program tersebut mengalokasikan anggaran operasional sekitar Rp2 miliar setiap enam bulan dan digunakan untuk penanggulangan bencana maupun keperluan dinas. Sayangnya, program itu kini sudah tidak berjalan.
Ia mendorong agar program tersebut dihidupkan kembali, bahkan membuka kemungkinan melibatkan sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan demikian, pendanaan tidak hanya bertumpu pada APBD.
“Perusahaan besar bisa ikut membantu. Yang penting, kita punya helikopter yang siap siaga untuk keadaan darurat,” ujarnya.
Hasanuddin juga menekankan peran penting media dalam mengawal isu ini. Menurutnya, pemberitaan yang konsisten dapat menjadi dorongan moral bagi pemerintah agar lebih cepat mengambil tindakan.
“Mahulu adalah bagian dari Indonesia. Jangan sampai karena letaknya jauh, mereka terlupakan,” tambahnya.
Sebagai wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Mahulu mencerminkan wajah Indonesia di perbatasan. Namun, dalam hal layanan dasar dan jaminan logistik, daerah ini masih sering tertinggal. Hasanuddin menegaskan, masalah ini bukan hanya soal keterpencilan wilayah, tetapi juga persoalan keadilan bagi seluruh warga negara.
“Warga Mahulu berhak mendapat perlindungan dan bantuan cepat, sama seperti warga di daerah lain,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
