Samarinda, Kaltimedia.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, memilih tidak memperpanjang polemik terkait pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sempat membandingkan hubungan dirinya dengan sang adik, Hijrah Mas’ud, dengan relasi Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
Saat dimintai tanggapan oleh awak media di Samarinda, Budisatrio hanya memberikan komentar singkat dan meminta seluruh pihak bersikap bijak dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
“Sebagai pemimpin pokoknya bijaksanalah kira-kira begitu,” ujarnya singkat.
Politikus muda Gerindra itu enggan memberikan penjelasan lebih jauh terkait polemik yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia justru mengarahkan perhatian pada agenda pembangunan daerah dan potensi besar Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pokoknya sama-sama kita kawal Kaltim. Potensinya besar menjadi roda ekonomi,” lanjutnya.
Sebelumnya, pernyataan Rudy Mas’ud menuai sorotan setelah dirinya menjelaskan alasan keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, dalam struktur Tim Ahli Gubernur dan Tim Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.
Dalam konferensi pers di Samarinda beberapa waktu lalu, Rudy menyebut posisi tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif kepala daerah, serupa dengan penunjukan staf ahli atau staf khusus di lingkungan pemerintahan pusat.
“TAG ini kira-kira dalam sistem pemerintahan presiden itu seperti staf ahli, staf khusus. Itu adalah hak prerogatif presiden, tidak bisa kita campuri. TAG juga demikian,” kata Rudy.
Rudy juga mengaku mempercayai sang adik karena telah lama mendampinginya selama proses politik hingga menjabat sebagai gubernur. Menurutnya, Hijrah kerap membantu menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama dirinya.
Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai respons dari publik maupun kader internal partai politik di Kalimantan Timur. Sebagian pihak menilai perbandingan hubungan keluarga dalam pemerintahan daerah dengan lingkaran keluarga presiden dinilai kurang tepat dan berpotensi memunculkan persepsi negatif terkait praktik kedekatan keluarga dalam birokrasi.
Hingga kini, polemik mengenai posisi Hijrah Mas’ud dalam Tim Ahli Gubernur masih menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur. (Rfh)
Editor: Ang
