Samarinda, Kaltimedia.com – Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dikabarkan akan menghentikan anggaran kerja sama dengan media massa menuai reaksi publik.
Kebijakan tersebut diduga erat kaitannya dengan insiden yang menyeret ajudan pribadi Gubernur Kaltim berinisial S, yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Padahal selama ini, media massa telah menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, program sosial, serta isu nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada masyarakat luas.
Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, sebelumnya juga secara terbuka mengakui pentingnya media sebagai pilar demokrasi. Dalam berbagai pernyataannya, ia menekankan bahwa media memiliki peran penting dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah secara terbuka dan transparan.
Namun sinyal penghentian dukungan anggaran untuk media memunculkan keprihatinan, khususnya dari kalangan jurnalis lokal. Salah satunya datang dari Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah.
“Media lokal pada umumnya masih sangat bergantung pada kerja sama dengan pemerintah. Jika dukungan anggaran ini dihentikan, maka yang paling terdampak adalah media-media kecil yang sedang berkembang,” ujarnya saat ditemui pada Jumat (25/7/2025).
Herdiansyah menjelaskan bahwa media besar mungkin tetap bisa bertahan karena memiliki fondasi bisnis yang kuat. Namun bagi media lokal, kerja sama dengan pemerintah seringkali menjadi satu-satunya sumber pendanaan yang menjaga roda redaksi tetap berjalan.
Tak hanya itu, media lokal selama ini turut memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor digital dan teknologi informasi. Banyak anak muda di Kalimantan Timur mengawali kariernya dari industri ini.
“Kalau anggaran media dihilangkan, maka secara tidak langsung pemerintah juga berkontribusi menambah angka pengangguran, terutama di kalangan milenial,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa relasi antara pemerintah dan media seharusnya dibangun di atas asas saling memperkuat, bukan saling membatasi. Media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, namun juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Herdiansyah pun berharap agar Pemprov Kaltim mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan ekosistem media lokal. Sebab tanpa dukungan yang memadai, suara masyarakat bisa kehilangan kanal penting untuk didengar. (Rfh)
Editor: Ang
