Samarinda, Kaltimedia.com – Di tengah polemik seputar isu penghentian total anggaran kerja sama media oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), DPRD Kaltim angkat bicara untuk meluruskan informasi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang menyatakan anggaran media dihapus sepenuhnya.
“Tidak benar jika anggaran media ditiadakan. Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hal tersebut tidak pernah diputuskan,” ujar Syarifatul, Jumat (25/7/2025), usai mengikuti rapat anggaran di Gedung DPRD Kaltim.
Menurut politisi Partai Golkar itu, yang terjadi sebenarnya adalah penyesuaian anggaran sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja daerah.
Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan yang menjadi fokus Gubernur Kaltim saat ini, terutama sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Fokus anggaran saat ini diarahkan pada program-program strategis, seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana arahan dari gubernur,” jelasnya.
Syarifatul juga mengungkapkan bahwa usulan anggaran dari pihak media sebelumnya terpantau membengkak, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah.
Karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan peninjauan ulang dan menetapkan batasan anggaran yang lebih proporsional.
“Usulan yang masuk cukup besar, jadi sangat wajar kalau dilakukan penyaringan. Tapi sekali lagi, bukan berarti dihapus total,” ujarnya menegaskan.
Terkait tudingan bahwa DPRD ikut mendorong penghapusan anggaran media, Syarifatul membantah keras.
Ia menyatakan bahwa penyusunan alokasi anggaran untuk media bukan merupakan inisiatif legislatif.
“Anggaran media bukan usulan dari DPRD. Kami tidak pernah memasukkannya dalam dokumen perencanaan anggaran,” tegasnya.
Meski mendukung langkah efisiensi yang diambil pemerintah, Syarifatul berharap agar keberadaan media tetap mendapat tempat dalam kebijakan anggaran.
Sebab media memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Media adalah mitra strategis pemerintah. Perannya sangat penting dalam menjaga transparansi dan menyampaikan capaian pembangunan. Maka pos anggarannya tetap perlu dipertahankan, tentu secara proporsional,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
