Samarinda, Kaltimedia.com – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali menyuarakan kritik keras terhadap praktik yang mereka nilai sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan dan dunia usaha di Kalimantan Timur.
Melalui Koordinator Lapangan, Faisal Hidayat, AMAK menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran serius. Mulai dari dugaan penggelapan pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam pengangkatan direksi Perusahaan Daerah (Perusda), hingga isu “penguasa bayangan” berinisial “H” yang diduga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua bisa diatur. Ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Selain isu pajak, AMAK juga mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim.
“Kami mendapati adanya ketimpangan fasilitas antar-ruangan, ada yang mewah dan ada pula yang standar. Patut diduga ada kejanggalan dalam pengadaan dan penggunaan anggaran,” ungkapnya.
Faisal juga menyinggung dugaan adanya “sosok tak resmi” yang disebut-sebut memiliki pengaruh lebih besar dari pejabat formal di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Provinsi ini harusnya dikelola berdasarkan regulasi, bukan kedekatan pribadi atau kekeluargaan. Kalimantan Timur bukan milik golongan tertentu,” katanya.
Ia pun menyebut dugaan manipulasi pajak oleh PT. BKE sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang tidak boleh dibiarkan.
“Ini tindakan jahat yang mencederai upaya masyarakat membangun transparansi dan akuntabilitas di sektor usaha,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di dua titik strategis: Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. (Rfh)
Editor: Ang
