Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional “Zero ODOL” (Over Dimension Over Loading) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2026.
Program ini bertujuan menciptakan sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan ramah infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung program tersebut.
Dia menyampaikan bahwa ODOL, yakni kendaraan yang melebihi batas dimensi atau muatan, memberikan dampak besar terhadap kerusakan jalan, meningkatnya angka kecelakaan, hingga pemborosan bahan bakar.
“Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL bisa menelan biaya miliaran rupiah per tahun. Maka dari itu, penertiban kendaraan ini harus menjadi prioritas bersama,” katanya, Selasa (8/7/2025).
Dinas Perhubungan Kaltim sendiri telah menyusun jadwal pelaksanaan program secara bertahap: sosialisasi pada 10–30 Juni 2025, pembinaan pada 1–13 Juli, dan penindakan langsung mulai 14–27 Juli 2025.
Namun, Reza menyoroti sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya, sektor-sektor unggulan Kaltim seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan masih kerap mengandalkan kendaraan dengan kapasitas berlebih demi efisiensi distribusi barang.
“Kita mendukung penuh program ini, tapi harus dibarengi dengan kesiapan regulasi, sarana, dan prasarana. Pengawasan Dishub masih kurang, dan beberapa jembatan timbang tidak berfungsi optimal,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peraturan turunan yang lebih spesifik, seperti perda yang mengatur mengenai ODOL, hingga sanksi bagi para pelanggar.
“Sampai saat ini belum ada perda atau pergub yang secara tegas mengatur soal ODOL, termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Yang ada masih umum soal lalu lintas,” tuturnya.
Lebih jauh, Reza menyarankan agar program ini disertai edukasi menyeluruh kepada perusahaan transportasi.
Selain sebagai bentuk pembinaan, pendekatan ini bisa mendorong terciptanya solusi bersama, misalnya dalam bentuk retribusi daerah untuk pemeliharaan jalan.
“Kita ingin program ini tidak hanya jadi ajang pencitraan siapa yang paling cepat menerapkan. Tapi benar-benar menjadi komitmen bersama, program nyata yang membawa manfaat jangka panjang bagi keselamatan dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
