Samarinda, Kaltimedia.com — Pemerintah Kota Samarinda tengah menggodok rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Inisiatif ini tidak sekadar ditujukan untuk kenyamanan pegawai negeri, tetapi lebih sebagai upaya memperkuat efisiensi dan akuntabilitas penggunaan BBM kendaraan dinas yang dibiayai dari APBD.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi reformasi tata kelola anggaran, khususnya dalam hal operasional kendaraan pemerintah.
“Ini bukan soal memanjakan ASN, tapi murni soal kontrol. Dengan SPBU sendiri, kita bisa awasi dengan ketat berapa penggunaan BBM untuk dinas. Tidak ada lagi celah penyalahgunaan,” katanya, kepada awak media, Sabtu (5/7/2025).
Selama ini, pengeluaran anggaran untuk bahan bakar dinas kerap menjadi sorotan. Proses pencatatan yang belum terintegrasi dan minimnya pengawasan di lapangan membuat laporan penggunaan kerap tidak presisi.
Menurut Andi Harun, SPBU khusus ini akan mempermudah proses monitoring sekaligus mengurangi potensi pemborosan. Demi menjamin pasokan tetap lancar dan mekanisme distribusi adil, Pemkot akan menggandeng Pertamina sebagai mitra penyedia bahan bakar.
Dirinya menegaskan, SPBU ini hanya akan melayani BBM non-subsidi, sehingga tidak akan mempengaruhi kuota subsidi untuk masyarakat umum.
“Subsidi tetap milik rakyat. SPBU ini akan melayani BBM reguler dan pertamax, bukan subsidi. Kecuali untuk kondisi darurat tertentu, dan itu pun akan dibahas terpisah,” tegasnya.
Disisi lain, wacana ini mendapatkan berbagai macam tanggapan dari para ASN di lingkungan Pemkot Samarinda. Sebagian menyambut baik karena dianggap bisa memangkas antrean di SPBU umum, sementara yang lain meminta Pemkot melakukan kajian matang agar tidak menimbulkan polemik atau ketimpangan pelayanan.
Menanggapi hal itu, Andi Harun memastikan bahwa kajian teknis dan dampak sosial tengah dilakukan secara menyeluruh. Lokasi pembangunan pun telah dipersempit ke dua titik strategis: kawasan MT Haryono dan Kemakmuran.
“Kita sedang telaah secara teknis dan finansial. Bisa saja keduanya dibangun sekaligus jika anggarannya memungkinkan,” ujarnya.
Rencana ini juga muncul sebagai refleksi atas sejumlah persoalan distribusi energi di masa lalu. Kasus kelangkaan elpiji dan antrean panjang di SPBU beberapa waktu lalu membuat Pemkot menilai perlu adanya sistem distribusi yang lebih terstruktur dan aman.
“Masalah distribusi energi bukan cuma soal jumlah pasokan. Keamanan dan tata kelolanya juga harus diperhatikan. Itu bagian dari ketahanan kota,” terangnya.
Andi menyebut desain SPBU ASN nantinya akan meniru sistem pengisian BBM yang selama ini digunakan di lingkungan militer, namun dengan penyesuaian untuk kebutuhan pemerintahan sipil.
Lebih dari sekadar solusi teknis, pembangunan SPBU ASN ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem penganggaran yang lebih transparan dan terukur. Dengan sistem terintegrasi dan pengawasan langsung, diharapkan pengeluaran untuk BBM tidak lagi menjadi titik rawan dalam audit keuangan daerah.
“Intinya adalah efisiensi dan transparansi. Kalau itu bisa dicapai, maka masyarakat juga akan lebih percaya pada bagaimana anggaran daerah digunakan,” pungkasnya.
Rencana pembangunan SPBU ASN ini masih dalam tahap kajian mendalam. Namun, dengan semangat perbaikan tata kelola dan efisiensi operasional, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah maju dalam manajemen pelayanan publik di Kota Samarinda. (Rfh)
Editor: Ang
