Samarinda, Kaltimedia.com — Proyek infrastruktur yang terus digalakkan di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan. Kali ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyuarakan kekhawatiran terhadap kurangnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pembangunan, yang dinilai menyebabkan pemborosan anggaran dan hasil kerja yang tidak berkelanjutan.
Dirinya menyoroti pola kerja yang menurutnya masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Akibatnya, banyak pekerjaan yang tumpang tindih dan justru merusak fasilitas umum yang baru selesai dibangun.
“Sering kita lihat, jalan atau trotoar baru selesai dikerjakan, tak lama kemudian dibongkar lagi karena ada proyek pemasangan pipa atau kabel. Ini kan boros dan tidak efisien,” ungkap Deni, Sabtu (5/7/2025).
Salah satu contoh yang dia angkat adalah kerusakan pedestrian di Jalan Juanda. Menurutnya, pekerjaan oleh PDAM di area tersebut menjadi bukti nyata lemahnya komunikasi lintas instansi.
Ia menegaskan, pentingnya Pemkot Samarinda segera menyusun rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi. Ia mendorong adanya *blueprint* pembangunan kota yang tidak hanya mencakup proyek-proyek fisik, tetapi juga mempertimbangkan usia teknis infrastruktur, jadwal pemeliharaan rutin, dan skala prioritas berdasarkan urgensi wilayah.
“Kita tak bisa terus bersikap reaktif. Harus ada peta jalan yang jelas agar pembangunan berjalan sistematis, bukan tambal sulam,” tegas Deni.
Politikus Partai Demokrat ini juga menyoroti masalah banjir yang kerap melanda Samarinda. Ia menilai pendekatan pembangunan per kawasan sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya secara spot atau sektoral.
“Pembangunan harus melihat koneksi antarwilayah. Kalau hanya fokus di satu titik tanpa memperhatikan daerah hulu-hilirnya, hasilnya tetap sia-sia,” tuturnya.
Lebih jauh, Deni juga mengingatkan pentingnya menghapus ego sektoral antarlembaga, yang sering kali menghambat sinergi dalam pelaksanaan proyek. Ia menilai persoalan inilah yang sering menjadi akar dari tumpang tindih kegiatan lapangan.
Di tengah kritik yang dilontarkan, Deni tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Samarinda yang mulai mengembangkan sistem digital seperti E-WAN untuk mendukung perencanaan dan pelaporan proyek pembangunan. Namun, ia menekankan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, dan keberhasilannya tetap bergantung pada soliditas koordinasi antarlembaga.
“Sebagus apa pun sistem digital yang dibangun, kalau tiap OPD dan BUMD jalan sendiri-sendiri, hasilnya tetap kacau dan masyarakat yang dirugikan,” pungkas Deni.
Seruan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah kota agar pembangunan infrastruktur di Samarinda tidak hanya dikejar dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutannya. Masyarakat berharap perbaikan yang dilakukan benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar rutinitas proyek tahunan tanpa arah yang jelas. (Rfh)
Editor: Ang
