Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Upacara digelar, pidato dibacakan, dan optimisme tentang masa depan pendidikan kembali dikumandangkan. Namun di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari: ke mana sebenarnya arah pendidikan Indonesia bergerak?
Alih-alih menunjukkan arah yang jelas, pendidikan nasional justru tampak berjalan dalam ketidakpastian. Berbagai program diluncurkan, istilah baru diperkenalkan, dan kebijakan silih berganti. Namun di tingkat praktik, persoalan mendasar tetap bertahan—bahkan cenderung berulang.
Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi kenyataan yang mencolok. Di satu sisi, sekolah-sekolah di kota besar terus berkembang dengan fasilitas dan akses yang lebih baik. Di sisi lain, banyak sekolah di daerah masih bergulat dengan keterbatasan guru, sarana, dan dukungan infrastruktur. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kondisi, tetapi juga menunjukkan belum adanya arah kebijakan yang konsisten dalam mewujudkan keadilan pendidikan.
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai gagasan baru seperti “Sekolah Rakyat” yang diklaim sebagai solusi pemerataan. Secara konseptual, ide ini menawarkan harapan akan pendidikan yang lebih inklusif. Namun tanpa perencanaan yang matang dan integrasi dengan sistem yang ada, gagasan tersebut berisiko menjadi sekadar simbol kebijakan. Alih-alih menyelesaikan masalah, ia justru dapat mempertegas perbedaan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah orientasi pendidikan yang semakin sempit. Sistem yang ada masih menempatkan nilai ujian, peringkat, dan akreditasi sebagai ukuran utama keberhasilan. Akibatnya, proses belajar cenderung diarahkan pada pencapaian angka, bukan pada pemahaman yang mendalam. Siswa dilatih untuk menjawab soal, tetapi tidak selalu didorong untuk berpikir kritis.
Dalam konteks ini, pendidikan Indonesia tampak semakin menjauh dari gagasan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan seharusnya menjadi proses yang memerdekakan—membangun manusia yang mandiri, kreatif, dan berkarakter. Namun yang terjadi justru sebaliknya: pendidikan sering kali menjadi mekanisme yang menyeragamkan dan membatasi ruang berpikir.
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang kerap berubah tanpa arah yang jelas. Pergantian kurikulum yang berulang, pendekatan yang terlalu administratif, serta minimnya pelibatan guru dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pendidikan lebih dikelola sebagai sistem birokrasi daripada sebagai proses pembelajaran yang hidup.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur. Pendidikan Indonesia saat ini tidak kekurangan program, tetapi kekurangan konsistensi dan arah. Tanpa pembenahan yang menyentuh akar persoalan—ketimpangan, orientasi yang keliru, dan kebijakan yang tidak berkelanjutan—setiap inisiatif baru hanya akan menjadi pengulangan dari pola lama.
Arah pendidikan yang kabur bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan masa depan bangsa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pendidikan, tetapi juga kemampuan Indonesia untuk bersaing dan bertahan di tengah perubahan global.
Sudah saatnya pendidikan tidak lagi dikelola sebagai proyek jangka pendek atau simbol politik. Ia harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dengan arah yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tanpa itu, pendidikan Indonesia akan terus berjalan tanpa tujuan yang pasti—dan generasi mendatanglah yang akan menanggung akibatnya. (Redaksi)
