BALIKPAPAN – Ratusan sopir truk dan aliansi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (4/5/2026). Bukan tanpa sebab, aksi ini dipicu oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Bahkan para sopir harus mengantre hingga berhari-hari demi mendapatkan jatah. Koordinator aksi dari kalangan sopir, Mahyudin, mengungkapkan bahwa antrean panjang terjadi hampir setiap hari di SPBU kawasan KM 13 dan KM 15, Balikpapan Utara.
Ia menyebut, para sopir bahkan bisa menunggu hingga tiga hari untuk mengisi bahan bakar.
Menurutnya, persoalan ini tidak semata disebabkan kendala distribusi, melainkan lemahnya pengawasan di lapangan.
Meski pasokan solar di salah satu SPBU mencapai 24.000 liter per hari, antrean kendaraan tetap tidak berkurang hingga operasional berakhir.
“Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik penimbunan yang membuat kuota cepat habis. Dampaknya bukan hanya antrean panjang, tapi juga memicu ketidakadilan distribusi dan meningkatkan biaya logistik,” ucapnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan.
Selain itu, mereka juga meminta penambahan SPBU di sejumlah titik untuk mengurangi penumpukan antrean, serta mengusulkan pembukaan kembali SPBU KM 9 yang difokuskan bagi kendaraan umum seperti bus dan travel.
Tak hanya itu, massa turut menuntut agar SPBU yang melayani solar subsidi dapat beroperasi selama 24 jam guna mempercepat distribusi dan mengurai kepadatan antrean.
Para sopir juga mendorong BPH Migas untuk mengevaluasi sekaligus menambah kuota solar di Balikpapan.
Mereka bahkan meminta Gubernur Kalimantan Timur turun langsung menangani persoalan ini.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Timur dan Utara, Narotama Aulia Fazri, menyatakan pihaknya memahami aspirasi para sopir.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan, yakni sekitar 20 ribu kiloliter per tahun untuk Balikpapan.
“Kami akan mengoptimalkan layanan dengan membuka SPBU KM 13 dan KM 15 selama 24 jam untuk mengurangi antrean, sembari menunggu evaluasi penambahan kuota,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengaku prihatin atas kondisi yang terus berulang.
Ia menilai situasi ini ironis mengingat Balikpapan merupakan salah satu kota pengolah minyak di Indonesia.
Dari total 19 SPBU yang beroperasi, hanya dua yang melayani biosolar.
“Ini jelas tidak ideal dan menjadi pemicu antrean panjang setiap hari. Kami akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk meminta tambahan kuota dan memperluas distribusi,” ucapnya. (Pcm)
