Samarinda – Rencana pembangunan pelabuhan penumpang baru di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, mendapat sorotan dari DPRD Samarinda.
Meski mendukung penuh, sejumlah catatan strategis ikut disampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab legislasi daerah.
Anggota DPRD Samarinda Dapil II, Joha Fajal, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di Palaran bukan tanpa konsekuensi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kesiapan sarana pendukung, terutama akses jalan dan transportasi publik yang memadai.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan tak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur pendukung menjadi elemen vital agar keberadaan pelabuhan bisa benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Terlebih, wilayah Palaran tergolong cukup jauh dari pusat kota, sehingga keterhubungan menjadi krusial.
Joha menilai, pemindahan lokasi pelabuhan ke Bukuan lebih realistis karena ketersediaan lahan yang masih memungkinkan. Kawasan pusat kota, lanjutnya, sudah tidak mampu lagi menampung proyek berskala besar seperti pelabuhan baru.
Ia juga mendorong Pemkot untuk mengkaji ulang kebutuhan dasar yang akan muncul pasca pembangunan pelabuhan. Salah satunya adalah sarana penginapan, yang menurutnya bisa dikelola lewat kemitraan dengan masyarakat lokal maupun pihak swasta.
“Pemerintah pasti sudah menghitung dan menganalisa, apa saja yang dibutuhkan ketika penumpang ditempatkan di wilayah itu,” ucap Joha. Jumat (20/6/2025).
Dukungan dari sisi masyarakat juga dianggap penting agar pelabuhan tersebut bisa tumbuh menjadi simpul ekonomi baru. Ia mencontohkan bagaimana warga bisa berpartisipasi dengan membangun hotel kecil atau penginapan yang menyasar kebutuhan penumpang dari luar daerah.
Selain transportasi dan penginapan, Joha berharap perhatian Pemkot tidak terhenti pada aspek fisik. Pelayanan, keselamatan, dan manajemen pelabuhan harus disiapkan sejak awal agar keberadaannya benar-benar memberi dampak positif.
Ia juga menyarankan agar rencana pembangunan ini dipadukan dengan kebijakan tata ruang dan pengembangan kawasan pinggiran, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
“Kalau sudah menyasar daerah pinggir, jangan hanya bangun fisik lalu ditinggal. Kita ingin pembangunan ini berkelanjutan dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat,” tutup Joha. (Adv/Df)
