Bandung, Kaltimedia.com – Tekanan terhadap sektor ekspor nasional semakin kuat menyusul kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur dan ekspor Indonesia, menjadi salah satu wilayah yang paling merasakan dampaknya.
Dalam diskusi publik bertema “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang diadakan oleh Suara.com dan CORE Indonesia di Bandung, Selasa (20/5), para ekonom dan pelaku industri mengulas tantangan serta solusi strategis untuk menghadapi krisis yang tengah berkembang.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyebut tekanan global sudah terlihat sejak awal 2025. Menurut data BPS, ekspor nonmigas Jawa Barat ke Amerika Serikat pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 499,53 juta, menyumbang lebih dari 16% dari total ekspor provinsi tersebut. Namun, di tengah penurunan pesanan dan lonjakan produk impor, sejumlah industri terutama tekstil dan alas kaki mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Bandung dipilih karena menjadi representasi nyata krisis di sektor ekspor. Ini waktu yang tepat untuk menggali solusi dari tingkat daerah,” ujar Suwarjono.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa konflik dagang antara AS dan Tiongkok menciptakan efek domino bagi ekonomi Indonesia. Ekspor China ke AS menurun 10,5% sementara ekspor ke ASEAN melonjak 19,1% menunjukkan perubahan arah pasar yang memengaruhi arus perdagangan.
CORE juga mencatat potensi kerugian negara akibat impor ilegal dari Tiongkok mencapai Rp 65,4 triliun. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan depresiasi nilai tukar rupiah.
Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Rina Indiastuti, menguraikan bahwa tekanan tarif AS menyebabkan kerugian berat di industri padat karya di Jawa Barat. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar, memicu PHK dan hilangnya pendapatan rumah tangga pekerja.
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyoroti bahwa pelaku usaha kini dihadapkan pada tekanan berlapis. Selain ketidakpastian global, ia menyoroti persoalan domestik seperti birokrasi yang lamban, regulasi tumpang tindih, dan maraknya pungutan liar di sektor logistik.
“Dunia usaha butuh kepastian dan perlindungan yang adil. Kami merasa seperti menjadi objek percobaan kebijakan,” ujar Ning.
Meski situasi penuh tantangan, peluang tetap terbuka. Prof. Rina menilai relokasi industri global dapat menjadi momentum bagi Jawa Barat. Basis manufaktur daerah yang kuat dari otomotif hingga farmasi—disebut sebagai aset strategis yang dapat dikembangkan melalui sinergi riset dan industri.
Faisal menekankan bahwa strategi utama untuk menghadapi tekanan global adalah memperketat pengawasan impor serta meningkatkan penggunaan komponen lokal. Ia mencontohkan keberhasilan program TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang signifikan menekan impor perangkat elektronik sejak 2013.
“TKDN bukan semata soal proteksi, tapi alat membangun kemandirian industri nasional,” jelasnya.
Pemerintah pun didesak untuk terus memberi insentif bagi investor yang berkomitmen pada penguatan ekonomi lokal.
“Di tengah gejolak global, memperkuat ekonomi domestik bukan sekadar opsi—tapi keniscayaan,” pungkas Faisal. (Ang)
