BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kaltim hingga Kabupaten dan Kota masih mempunyai pekerjaan besar dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pasalnya, tingkat kemiskinan di Benua Etam -julukan Kaltim- masih cukup tinggi.
Berdasarkan data, kemiskinan Kaltim per Desember 2022 sebesar 6,44 persen. Tertinggi di regional Kalimantan, di mana Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mencapai 4,49 persen dan Kalimantan Tengah (Kalteng) 5,28 persen.
“Saat ini pengentasan kemiskinan menjadi perhatian dari pemerintah baik Provinsi hingga Kabupaten dan Kota,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa kemarin (6/6/2023).
Tingginya angka kemiskinan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi indeks pembangunan manusia atau IPM Kaltim yang menduduki peringkat tiga nasional, setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim juga cukup baik mencapai 4,48 persen.
Bahkan kontribusi ekonomi Kaltim tertinggi untuk regional Kalimantan mencapai 52 persen.
“Ini yang menjadi catatan kita bersama. Ketika IPM kita bagus, APBD kita meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bagus, tapi angka kemiskinan justru persentasenya naik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut wanita berjilbab itu, perlu ada upaya khusus dalam pengentasan kemiskinan di Kaltim. Apalagi target dari Presiden pada 2024 nanti daerah itu harus zero dari kemiskinan ekstrem. Di Kaltim ada satu daerah yang menjadi salah satu kantong dari kemiskinan ekstrem.
“Tentu kita tidak ingin secara sporadis dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Kita punya dana, kita akan berikan bantuan yang sifatnya dari hulu sampai hilir. Di hulu kita berikan bantuan modal usaha, sementara di hilir kita salurkan bantuan untuk peningkatan daya beli,” jelasnya.
Sri Wahyuni menambahkan, dalam pengentasan kemiskinan sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Di sisi lain program pengentasan yang sudah baik harus terus dilanjutkan dan disempurkan.
“Bicara kemiskinan, maka harus clear dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” serunya. (Pcm)
