PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU Syafiruddin HR turut prihatin terkait kondisi 10 (sepuluh) kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki kantor. Saat ini sepuluh kantor SKPD tersebut masih menumpang di Islamic Center PPU, Stadion Panglima Sentik, Gedun Graha Pemuda dan Gor.
Syafiruddin berharap pemerintah daerah untuk mengajukan bantuan anggaran pembangunan gedung perkantoran untuk SKPD yang belum memiliki kantor kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kami berharap ada dana khusus dari pusat untuk mengatasi pembangunan di PPU,” katanya Syarifuddin HR, Rabu (31/8/2022).
Kesepuluh SKPD yang belum memiliki gedung kantor diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Perikanan.
Syarifuddin mengatakan saat ini masih banyak infrastruktur jalan dan gedung pemerintahan yang belum dibangun karena anggaran pemda sangat terbatas.
“Kami harap pemerintah pusat membantu anggaran khusus untuk menuntaskan kebutuhan infrastruktur jalan dan gedung pemerintahan di Pemda PPU,” kata dia.
Sebut politikus Partai Demokrat itu jika dana khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sangat dibutuhkan bagi pembangunan di Kabupaten PPU. Hal itu dilakukan dalam rangka mengimbangi pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku.
“Takutnya IKN nanti terang sedangkan Kabupaten PPU gelap,” serunya. (ADV)
