Surabaya, Kaltimedia.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), meminta pemerintah bersikap hati-hati setelah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terkait konflik Gaza, Palestina, yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
JK menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut harus bermuara pada kemaslahatan rakyat Palestina serta pengakuan atas kemerdekaan Palestina sebagai sebuah bangsa.
“Ini harus dijalankan dengan kehati-hatian. Ujung dari keputusan itu harus memberikan kemampuan dan pengakuan kepada Palestina,” ujar JK di sela menghadiri Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (6/2).
Tokoh yang dikenal luas sebagai Bapak Perdamaian karena perannya dalam penyelesaian konflik Aceh, Poso, dan Ambon itu menilai Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membela Palestina, mengingat posisinya sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
“Itu intinya. Negara-negara Islam harus punya keteguhan dan manfaat nyata untuk membantu Palestina,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengumuman pembentukan Board of Peace dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat. Kehadiran tersebut menandai bergabungnya Indonesia secara resmi dalam Dewan Perdamaian tersebut.
Keanggotaan Indonesia di BoP memicu pro dan kontra di tengah publik, terutama karena Israel juga tercatat sebagai anggota dewan. BoP disebut bertujuan mendorong stabilitas kawasan, memulihkan tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan, serta menciptakan perdamaian berkelanjutan di wilayah-wilayah terdampak konflik.
Dalam piagam BoP, negara anggota dapat secara sukarela memberikan kontribusi dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun untuk operasional. Negara yang menyetorkan dana tersebut berhak menjadi anggota tetap.
Presiden Prabowo menilai pembentukan Dewan Perdamaian sebagai peluang penting untuk meredakan konflik di Gaza.
“Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo usai menandatangani komitmen BoP, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia juga menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza telah meningkat signifikan dan berharap Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk keluar dari BoP apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Palestina.
Menurut Sugiono, keikutsertaan Indonesia di BoP semata-mata ditujukan untuk mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
“Kalau memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan—yakni situasi damai di Gaza, perdamaian di Palestina secara keseluruhan, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina—maka tentu itu akan menjadi pertimbangan,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).
Ia menegaskan Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. (Ang)
