Samarinda, Kaltimedia.com – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 kini memasuki situasi yang cukup serius. DPRD Kaltim menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah dalam skala besar membuat seluruh postur anggaran harus dirombak total.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim harus menyusun ulang rancangan anggaran karena pendapatan mengalami penurunan lebih dari Rp6 triliun setelah adanya koreksi dari Pemerintah Pusat. Pemangkasan terutama terjadi pada komponen Transfer ke Daerah (TKD).
“Proyeksi pendapatan kita awalnya sebesar Rp21,35 triliun. Namun setelah revisi, kini hanya sekitar Rp15,1 triliun. Selisihnya sangat jauh, turun lebih dari Rp6 triliun,” jelas Hasanuddin, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, perubahan besar tersebut membuat rancangan APBD yang telah disiapkan sebelumnya tidak lagi bisa digunakan.
“Dengan perubahan sebesar ini, otomatis rancangan APBD 2026 yang sudah disiapkan menjadi tidak relevan lagi,” tegasnya.
Ia memaparkan bahwa pendapatan transfer yang semula diperkirakan mencapai Rp9,33 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp3 triliun. Kondisi itu memaksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD melakukan penyusunan ulang seluruh komponen belanja.
“Pengurangan ini sangat signifikan. Banyak pos belanja harus kita telaah ulang. Kami bersama TAPD sedang menghitung kembali setiap program agar APBD tetap berjalan secara efektif,” ujar pria yang akrab disapa Hamas itu.
Hasanuddin mengakui bahwa sejumlah program prioritas Pemprov Kaltim kemungkinan besar terkena dampak penyesuaian anggaran. Salah satunya adalah program pendidikan gratis GasPol atau GratisPol yang selama ini menjadi salah satu program unggulan daerah.
“Program seperti GasPol tentu harus menyesuaikan. Dengan pendapatan berkurang drastis, tidak semua rencana bisa dipertahankan,” katanya.
Tak hanya itu, berbagai skema bantuan sosial juga berpotensi terdampak. Beberapa program bantuan operasional masyarakat, termasuk insentif untuk marbot masjid, dikhawatirkan akan mengalami pengurangan alokasi.
“Contohnya bantuan untuk marbot atau program sejenis. Dengan kondisi seperti ini, penyesuaian pasti ada,” ungkapnya.
Dengan skala koreksi anggaran yang cukup besar, proses pembahasan APBD 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dari biasanya. DPRD dan Pemprov tengah menjadwalkan rangkaian rapat lanjutan untuk menghitung ulang seluruh pendapatan dan belanja secara lebih realistis.
Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh angka yang beredar saat ini masih bersifat sementara.
“Pembahasan masih berlangsung, jadi belum bisa kami sampaikan angkanya secara pasti. Setelah seluruh hitungan selesai dan sudah final, baru akan diumumkan secara resmi,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
