Jakarta, Kaltimedia.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI, Soeharto, tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini disampaikannya usai Soeharto resmi menerima gelar Pahlawan Nasional dalam upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
“Pelanggaran HAM yang mana? 98? Apa misalnya? Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya, pada bagian yang mana?” ujar Fadli. Ia menambahkan bahwa tudingan pelanggaran HAM terhadap Soeharto tidak lagi menjadi persoalan. “Kalau soal itu [dugaan pelanggaran HAM Soeharto], saya kira sudah tidak ada masalah,” sambungnya.
Fadli menjelaskan bahwa berbagai tuduhan, baik terkait korupsi maupun pelanggaran HAM, telah melalui proses hukum dan dinilai tidak berkaitan langsung dengan Soeharto.
“Misalnya, apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tuturnya.
Menurutnya, penganugerahan gelar pahlawan nasional membuka peluang bagi Soeharto untuk kembali dicatat dalam sejarah nasional. Saat ini Kementerian Kebudayaan tengah menyusun buku sejarah bersama sejumlah pihak. Fadli mengatakan proses tersebut membutuhkan waktu karena banyak peristiwa yang harus diseleksi.
“Kami akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa Presiden ke Presiden, dari zaman Bung Karno sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional 2025 kepada sepuluh tokoh. Di antara penerima gelar tersebut adalah Soeharto, Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsinah. Penganugerahan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. (Ang)
