Helmi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Satpol PP sebenarnya telah berupaya menjaga ketertiban dan kebersihan kota dengan melakukan penataan kawasan publik, termasuk trotoar yang kerap dipadati pedagang. Namun, ia mengakui bahwa para PKL masih sering kembali menempati lokasi yang sama meski penertiban telah dilakukan.
“Satpol PP sudah bekerja keras menjaga lingkungan kota agar tetap bersih dan tertib. Tapi kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan para pedagang, karena mereka hanya berusaha mencari nafkah,” ujar Helmi, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, pendekatan represif semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Helmi menilai perlunya langkah yang lebih dialogis dan humanis agar pemerintah dan para pedagang dapat menemukan solusi jangka panjang yang adil.
“Saya kira sudah saatnya pemerintah duduk bersama dengan para pedagang, membicarakan situasi ini secara baik dan mencari solusi yang konkret,” lanjutnya.
Helmi menegaskan, Satpol PP memang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), namun penertiban tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan komunikasi sosial. Ia khawatir langkah penindakan tanpa dialog hanya akan memunculkan ketegangan di lapangan.
Karena itu, DPRD mendorong pembentukan forum komunikasi yang mempertemukan pemerintah, aparat penegak Perda, dan perwakilan PKL untuk mencari jalan tengah.
“Di satu sisi Satpol PP menegakkan Perda, di sisi lain para pedagang juga mencari penghidupan. Jadi harus ada titik temu agar keduanya bisa berjalan seiring,” pungkas Helmi. (Rfh)
Editor: Ang
