Program Seragam Gratis di Kaltim Masih Tersendat, Terkendala Anggaran

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Sumber: Istimewa.
Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Sumber: Istimewa.

Samarinda, Kaltimedia.com – Program seragam sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur yang dijanjikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Mas’ud – Seno Aji, hingga kini belum terealisasi. Padahal, masyarakat menaruh harapan besar bantuan ini bisa meringankan beban orang tua siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Meski menjadi bagian dari program unggulan Gratispol, seragam gratis masih tertahan di meja pembahasan anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membenarkan adanya keterlambatan, dengan alasan penyesuaian kondisi keuangan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa anggaran seragam gratis sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan. Namun, prosesnya belum rampung.

“Anggaran untuk seragam itu sudah dibicarakan. Saat ini posisinya masih di tahap pandangan umum fraksi, berikutnya menunggu jawaban pemerintah,” jelas Sarkowi, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, program ini belum bisa dijalankan karena anggaran belum mendapat persetujuan.

“Kami memahami keluhan masyarakat. Kenyataannya, sampai sekarang seragam gratis belum diterima karena memang belum ada alokasi anggaran yang disahkan,” tambahnya.

Ia pun belum memastikan apakah dana akan dialokasikan di APBD Perubahan 2025 atau baru pada APBD Murni 2026.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sebelumnya menegaskan bahwa program ini menyasar 65.004 siswa baru dari 447 sekolah negeri dan swasta se-Kaltim. Setiap siswa akan menerima satu setel seragam putih abu-abu.

“Dari awal sudah kami sampaikan, seragam yang diberikan hanya putih abu-abu. Itu berlaku untuk semua siswa SMA, SMK, negeri maupun swasta,” tegas Seno.

Dengan kondisi ini, realisasi seragam gratis masih menunggu hasil pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim. Harapan masyarakat kini bergantung pada keputusan politik anggaran agar janji kampanye tersebut benar-benar dapat diwujudkan tanpa harus menunggu terlalu lama. (Rfh)

Editor: Ang

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *