Jakarta, Kaltimedia.com – Polemik tunjangan perumahan DPR belakangan ini merembet ke daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Massa menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih tinggi dibanding DPR RI. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI mencapai Rp78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD mendapat Rp70,4 juta.
Tunjangan DPRD di Daerah
Fenomena tunjangan besar tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Sejumlah daerah juga mencatat angka tunjangan perumahan dan transportasi puluhan juta rupiah:
- DIY: Ketua DPRD Rp27,5 juta, anggota Rp20,6 juta per bulan (Pergub DIY No. 78/2019).
- Bali: Ketua DPRD Rp54 juta, anggota Rp37,5 juta per bulan (Pergub Bali No. 14/2021).
- Jawa Timur: Ketua DPRD Rp57,7 juta, anggota Rp49 juta per bulan (Kepgub Jatim No. 188/30/2023).
- Jawa Tengah: Ketua DPRD Rp79,6 juta, anggota Rp47,7 juta per bulan (SK Gubernur Jateng No. 100.3.3.1/51/2025).
- Jawa Barat: Ketua DPRD Rp71 juta, anggota Rp62 juta per bulan (Pergub Jabar No. 189/2021).
Selain tunjangan perumahan, sejumlah DPRD juga menerima tunjangan transportasi hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan pihaknya akan membahas revisi nilai tunjangan dalam rapat anggaran mendatang. “Kami pastikan kembali lagi ke masyarakat melalui advokasi dan sebagainya. Untuk revisinya akan dibahas di rapat anggaran berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menegaskan pihaknya mengikuti instruksi Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian untuk meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri.
Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan tidak ada kenaikan tunjangan DPRD. “Selama kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masyarakat belum terpenuhi, dipastikan tidak ada kenaikan tunjangan,” ujarnya. (Ang)
#JagaIndonesiaLewatFakta – Kaltimedia mengajak masyarakat kritis, aktif, dan bijak menghadapi isu bangsa. Dengan fakta, kita jaga Indonesia bersama.
