DPRD Samarinda Desak Pemerintah Tegas Jalankan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti

Samarinda – Jumlah perokok di Samarinda yang kian tinggi kembali disorot DPRD Kota Samarinda.

Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, menilai kondisi ini menunjukkan perlunya langkah lebih serius dari pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk rokok.

“Kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok masih rendah. Pemerintah harus lebih gencar melakukan edukasi,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

Puji menekankan bahwa merokok sudah telanjur dianggap hal biasa, padahal dampaknya luas. Rokok bukan hanya merugikan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

“Banyak yang menormalkan merokok, padahal dampaknya besar. Ini harus dibongkar dengan sosialisasi masif,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, tanpa pemahaman publik, aturan itu hanya berhenti di atas kertas.

“Sosialisasi Perda KTR harus diperkuat agar masyarakat benar-benar paham risikonya, bukan sekadar tahu aturan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puji mengkritisi maraknya iklan rokok yang masih mudah ditemui di ruang publik, bahkan dekat sekolah dan rumah sakit.

Menurutnya, kondisi itu melemahkan pesan edukasi yang disampaikan pemerintah.

“Kalau iklan rokok masih terpampang bebas, berarti komitmen pemerintah masih setengah hati,” ucapnya.

Situasi ini, katanya, menciptakan kontradiksi.

“Di satu sisi pemerintah kampanye bahaya rokok, tapi di sisi lain iklannya masih bebas. Masyarakat jadi bingung,” tambahnya.

Puji menegaskan, tanpa konsistensi kebijakan, Samarinda akan sulit mewujudkan diri sebagai kota sehat, ramah anak, dan layak huni. Apalagi, generasi muda disebutnya menjadi target utama industri rokok.

“Kalau tidak ada pengendalian serius, anak-anak kita yang akan jadi korban pertama,” katanya.

Terakhir politisi asal demokrasi tersebut mendesak agar pemerintah daerah lebih berpihak pada kesehatan masyarakat.

“Kebijakan harus jelas berpihak kepada rakyat, bukan industri. Kalau ingin Samarinda sehat, jangan setengah-setengah,” pungkasnya. (Adv/Df)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *