Samarinda, Kaltimedia.com – Kota Samarinda diperkirakan bakal menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada 2026. Hal ini menyusul rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.
Secara nasional, TKDD dipangkas hingga Rp650 triliun. Kondisi ini diprediksi langsung memengaruhi sejumlah daerah, termasuk Samarinda, yang masih bergantung pada dana transfer untuk membiayai program pembangunan.
Sekretaris Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Hero Mardanus, mengakui potensi dampak pemangkasan tersebut.
Meski angka resmi untuk Samarinda belum ditetapkan, proyek infrastruktur yang selama ini dibiayai melalui dana pusat sangat mungkin terdampak.
“Ini masih proyeksi awal dan nantinya akan disesuaikan dengan laporan keuangan daerah. Tetapi potensi pengaruhnya terhadap pembangunan cukup signifikan,” jelas Hero.
Sebagai langkah antisipasi, TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda mulai membahas strategi pengelolaan kas daerah menjelang penetapan APBD Perubahan 2025.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, APBD Samarinda diproyeksikan mencapai Rp5,3 triliun, naik dibanding RAPBD murni 2025 sebesar Rp4,9 triliun. Meski terjadi kenaikan, tekanan akibat berkurangnya TKDD tetap menjadi perhatian utama.
Untuk menjaga keberlangsungan program prioritas, Pemkot Samarinda menyiapkan strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu tumpuan utama, dengan regulasi baru melalui Perwali Nomor 11 Tahun 2025 yang membatasi kenaikan PBB maksimal 25 persen agar tidak membebani masyarakat.
Selain PBB, Pemkot juga akan menggali potensi PAD lain, baik dari retribusi maupun pengelolaan aset daerah. Target PAD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun.
“Tidak akan sampai menimbulkan gejolak seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Strategi yang kami jalankan tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” tegas Hero.
Dengan ruang fiskal yang kian sempit, Pemkot Samarinda dituntut mencari keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Tantangan tersebut akan menjadi pekerjaan rumah besar dalam menjaga laju pembangunan kota pada tahun mendatang. (Rfh)
Editor: Ang
