Samarinda – Dukungan terhadap program sosial Pemerintah Kota Samarinda terus digaungkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Kendati memberikan dukungannya, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh tertibnya administrasi kependudukan masyarakat.
Menurutnya, upaya pemerataan bantuan sosial tidak akan efektif jika data kependudukan belum akurat. Ketidaksesuaian data bisa menimbulkan ketimpangan, di mana bantuan berpotensi salah sasaran atau tidak menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) lebih aktif melakukan pendataan secara menyeluruh dan berkala. Hal ini dianggap penting agar program sosial yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan tepat sasaran.
“Kalau masyarakat tertib administrasi, maka program pemerintah akan jauh lebih tepat menyasar yang membutuhkan,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).
Sri Puji menegaskan, administrasi kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan inisiatif untuk melengkapi serta memperbarui dokumen identitas mereka.
Ketidakpedulian terhadap dokumen kependudukan dinilainya dapat berdampak besar pada berbagai aspek layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial. Minimnya kesadaran ini, lanjutnya, masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan data penduduk di Samarinda.
“Pendataan kita belum maksimal. Masih banyak warga yang belum tertib administrasi, dan itu tentu berpengaruh pada banyak sektor,” ungkapnya.
Ia juga menilai, tertib administrasi membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Ketika data penduduk akurat, maka berbagai program dari pusat maupun daerah dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih merata.
Lebih lanjut kata dia, terus mendorong peningkatan kesadaran administrasi ini melalui pendekatan langsung ke warga dan kerja sama dengan berbagai instansi. Edukasi dan sosialisasi lintas sektor dinilai penting agar masyarakat lebih memahami manfaat tertib dokumen.
“Tujuan akhirnya adalah pemerataan. Jangan sampai karena data tidak jelas, ada yang layak dibantu malah terlewat,” katanya.
Terakhir, sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci keberhasilan program sosial. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan hanya akan menjadi proyek fisik tanpa menyentuh aspek keadilan sosial.
“Kalau data kita akurat, pembangunan bukan sekadar infrastruktur, tapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial di tengah masyarakat,” tutup Sri Puji. (Adv)
