Samarinda, Kaltimedia.com – Rencana peluncuran program pendidikan gratis “GratisPol” oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai respons kritis dari DPRD Kaltim. Agus Aras, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menilai program tersebut perlu dikaji matang, terutama dari sisi kapasitas anggaran.
“Secara politik ini memang menarik, niatnya baik. Tapi realisasi di lapangan tak bisa lepas dari kondisi keuangan daerah,” kata Agus saat ditemui, Selasa (22/7/2025).
Agus menyebutkan bahwa tantangan fiskal masih menjadi hambatan utama dalam menjalankan program berskala besar seperti GratisPol. Ia menyarankan agar program tidak dieksekusi terburu-buru, melainkan bertahap dan terukur.
“Mungkin baru bisa terasa dampaknya secara penuh di 2026. Harus ada roadmap yang jelas agar tidak jadi beban APBD yang berlebihan,” ujarnya.
Menurut politisi Fraksi PAN-Demokrat ini, Pemprov Kaltim hanya memiliki kewenangan penuh di tingkat SMA/SMK dan SLB, sementara perguruan tinggi menjadi ranah pemerintah pusat. Karena itu, perlu ada skema bantuan yang tidak melanggar aturan hukum.
“Kalau mau bantu pendidikan tinggi, harus dengan mekanisme yang tepat. Jangan sampai niat baik justru melanggar regulasi,” ungkapnya.
Agus juga mengingatkan agar Pemprov tidak memusatkan anggaran hanya di satu sektor. Ia menekankan pentingnya pembangunan merata, terutama di bidang infrastruktur dasar dan layanan publik.
“Pendidikan penting, tapi jangan lupakan jalan, air bersih, dan layanan lainnya. Semua harus seimbang agar pembangunan bisa dirasakan merata,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
