Jakarta, Kaltimedia.com – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai mengalami penguatan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, yang kini menempati posisi tertinggi dalam survei persepsi publik.
Temuan ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh LSI Denny JA, yang menunjukkan bahwa 61 persen responden menaruh kepercayaan pada Kejaksaan Agung. Posisi berikutnya ditempati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 60 persen, dan Polri sebesar 54,3 persen.
“Angka-angka ini bukan hanya statistik, tapi merupakan gambaran dari keyakinan kolektif masyarakat terhadap institusi yang mereka anggap benar-benar serius dalam memberantas korupsi,” katanya, Senin (6/7/2025).
Ini menjadi pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir Kejaksaan Agung berhasil menduduki peringkat teratas dalam hal kepercayaan publik. Menurut LSI, lonjakan kepercayaan ini tidak lepas dari komitmen politik Presiden Prabowo yang mendorong institusi hukum untuk bekerja lebih kuat, transparan, dan bebas dari intervensi.
“Pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan, agar dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan independen,” ujar perwakilan LSI.
Dukungan institusional yang diberikan, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam memperkuat gerakan anti-korupsi. Selain itu, Presiden Prabowo disebut memberikan sinyal jelas bahwa praktik korupsi harus diberantas tanpa kompromi.
LSI menegaskan bahwa kepercayaan tinggi terhadap Kejaksaan Agung saat ini menjadi simbol perubahan yang selama ini diharapkan public yakni penegakan hukum yang lebih profesional dan transparan.
Namun demikian, masyarakat tetap menantikan tindak lanjut nyata dari tren positif ini. Harapan besar kini tertuju pada penguatan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap kasus besar, tetapi juga konsisten dalam menjaga integritas di seluruh lini pemerintahan. (Ang)
