Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD terus mendorong penyelesaian masalah banjir secara sistematis dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang kini digodok adalah pembangunan pintu air dan normalisasi sungai sebagai bagian dari solusi permanen.
Dua sungai utama, Mahakam dan Karang Mumus, menjadi fokus intervensi. Peningkatan volume air yang kerap terjadi pada musim hujan dinilai membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pengerukan atau penanggulangan darurat.
Dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemkot, rancangan pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus menjadi pembahasan utama beberapa hari lalu.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, menyebutkan bahwa program ini sudah masuk dalam rencana jangka panjang Pemkot.
“Ada dorongan kuat dari DPRD untuk memastikan penanganan banjir tidak bersifat sementara,” ujar Yusrul saat dikonfirmasi Kaltimedia.com pada Senin (23/6/2025).
Pintu air yang dirancang akan berfungsi ganda. Selain mencegah intrusi air sungai saat pasang, sistem tersebut juga memastikan air hujan tetap bisa mengalir keluar kota. Konsep ini mengadopsi teknologi yang sudah diterapkan di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta.
“Prinsipnya adalah mencegah air masuk tanpa menghalangi air keluar. Jadi pengendalian tetap optimal dua arah,” tambahnya.
Kebutuhan anggaran diperkirakan cukup besar, mencapai antara Rp600 miliar hingga Rp700 miliar. Menyadari keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemkot telah mengajukan permohonan pembiayaan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Yusrul menyampaikan bahwa pengusulan bantuan pusat menjadi langkah realistis. “Dengan keterbatasan APBD, tidak mungkin ini bisa hanya ditangani daerah. Harus lintas sektor dan lintas anggaran,” ucapnya.
Normalisasi sungai juga disebut sebagai pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan paralel dengan pembangunan pintu air.
Hal itu dikarena sedimentasi dan penyempitan badan sungai telah memperparah banjir di kawasan permukiman padat. Maka dsri itu DPRD pun mendorong agar proyek ini dikawal serius, tidak berhenti pada wacana.
“Kita ingin ini jadi program prioritas yang berkelanjutan, bukan cuma janji kampanye atau sekadar dokumen rencana,” tegas Yusrul.
Ia juga menyatakan bahwa persoalan banjir telah menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, semua pemangku kepentingan diminta bekerja lebih taktis dan kolaboratif.
“Jika kita ingin hasil yang nyata, maka perencanaan teknis harus dibarengi dengan komitmen politik dan pengawalan anggaran yang kuat,” tutupnya. (Adv/Df)
