Jakarta, Kaltimedia.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau dikenal “Ara” mengonfirmasi bahwa belum ada keputusan final mengenai wacana pengecilan ukuran rumah subsidi menjadi 18 m² pada bangunan dan 25 m² luas tanah.
Juru bicara Kementerian PKP tersebut menyampaikan kepada awak media di Jakarta bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan masukan dari berbagai pihak.
“Saya sekarang dalam tahapan menerima masukan. Nanti pada saatnya, kita putuskan pada waktunya. Kita belum memutuskan apapun hari ini,” ujarnya.
Ara menegaskan bahwa kritik dan dukungan terkait desain maupun besaran subsidi adalah hal yang wajar.
“Menurut saya, apa yang saya lakukan itu adalah langkah untuk mendengar suara publik. Ada orang yang pro‑kontra, ya biasa saja,” tambahnya, Kamis (19/6/2025).
Rencana pengecilan ini tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025. Peraturan tersebut mengusulkan yakni luas tanah minimal 25 m² dan maksimal 200 m². Dan luas bangunan minimal 18 m² dan maksimal 36 m².
Meski demikian, kebijakan ini masih harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Sebelumnya, ketentuan lama menetapkan minimal 60 m² luas tanah dan 21 m² bangunan.
Rencana tersebut mendapat sorotan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), yang menyebut usulan ukuran 18 m² “tak memberi ruang gerak manusiawi” bagi penghuni rumah subsidi.
Ara juga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan beberapa mock-up rumah subsidi dengan ukuran beragam mulai dari 14 m² hingga 23,4 m² sebagai bahan penilaian.
“Itu salah satu contoh yang diajukan oleh Lippo, kan yang lain (pengembang lainnya) juga akan membuat contoh‑contoh yang lain,” jelasnya.
Dengan opsi ukuran yang bervariasi, Ara berharap calon pembeli dapat memilih hunian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Ia pun menyatakan bahwa rencana ini masih dalam kajian matang dengan pendekatan inklusif.
“Kita belum memutuskan apapun hari ini,” tegasnya kembali. (Ang)
