Bekasi, Kaltimedia.com – Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kurniawati, resmi dinonaktifkan dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Keputusan ini diambil menyusul aksi unjuk rasa ratusan siswa yang memprotes dugaan penyimpangan keuangan di lingkungan sekolah mereka pada Selasa, 3 Juni 2025.
Aksi protes tersebut menyoroti dugaan pengadaan fiktif snack untuk sejumlah kegiatan sekolah, serta permintaan sumbangan yang dianggap tidak transparan. Sumbangan itu disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung dan pembelian alat pendingin ruangan (AC) untuk mushala, namun hingga kini hasilnya belum terlihat.
Sebagai respons atas aksi para pelajar, Gubernur Dedi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kepala sekolah. Langkah ini bertujuan agar proses audit keuangan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berjalan secara jujur dan terbuka.
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, membenarkan penonaktifan tersebut. Ia menyatakan bahwa audit internal sedang dilakukan menyusul mencuatnya aspirasi siswa ke publik. “Memang benar sedang diaudit oleh Pemprov, dan Ibu Kepsek sudah dinonaktifkan,” kata Sahri, Kamis (5/6/2025).
Lebih lanjut, Sahri menyampaikan bahwa para guru kini tengah dimintai keterangan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat terkait persoalan internal sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga tengah membahas sosok pengganti sementara Kurniawati agar roda kepemimpinan tetap berjalan.
Meski terjadi gejolak, Sahri memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar di SMAN 9 Tambun Selatan tetap berlangsung normal. Ia juga menegaskan tidak ada intimidasi terhadap siswa yang melakukan aksi protes.
“Kami menjamin kebebasan berpendapat siswa. Tidak ada tekanan atau ancaman dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Kurniawati sendiri diketahui sudah dua hari absen tanpa pemberitahuan sejak terjadinya aksi demonstrasi siswa.
“Beliau tidak hadir ke sekolah sejak sehari setelah demo, dan tidak memberi kabar ke pihak sekolah,” imbuh Sahri.
Sementara itu, para siswa menyambut positif keputusan Gubernur Dedi. Salah satu siswa, Dirham (nama samaran), mengungkapkan rasa lega atas penonaktifan kepala sekolah yang dinilainya selama ini tidak mampu menanggapi masukan dari siswa.
“Sudah sering kami beri saran untuk perbaikan sekolah, tapi tidak pernah ada tindak lanjut,” kata Dirham.
Dirham dan teman-temannya kini berharap adanya kepala sekolah baru yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan siswa.
“Semoga yang baru bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah ini,” ujarnya.
Terkait dugaan pungutan, Sahri Ramadan juga mengakui adanya permintaan sumbangan dari orang tua murid. Namun ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.
“Itu bentuk partisipasi, dan jumlahnya tidak ditentukan. Kami akan evaluasi mekanismenya ke depan,” kata Sahri.
Pihak sekolah menyebut persoalan ini sebagai pelajaran penting untuk perbaikan manajemen dan transparansi di masa mendatang. (Ang)
