Samarinda – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif untuk masyarakat kurang mampu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sangat berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR).
Di mana, hal ini Ia sampaikan saat agenda pertemuan dengan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Salahuddin Yahya, dan Kasatgas Sarpras SR, pada Selasa (27/5), di Balai Kota Samarinda.
“Pokoknya, dibantu apapun, secara teknis kami siap penuhi,”ujar Andi Harun dengan tegas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, yang turut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini sudah ada dan siap dibangun. Bahkan, Dinas PU beserta Kemensos juga sudah meninjau lokasi tersebut.
Awalnya, Yayasan Melati yang berada di Samarinsa Seberang direncanakan untuk digunakan sementara oleh Sekolah Rakyat itu, namun tidak jadi karena kawasan yayasan tersebut sudah terpakai oleh SMA Plus Melati.
Oleh karena itu ada dua lokasi yang menjadi opsi, yakni di area Panti Asuhan Yayasan Asih Manuntung dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Samarinda Seberang.
Akan tetapi, area BPMP dinilai paling siap digunakan untuk penampungan sementara siswa Sekolah Rakyat, dengan kapasitas sekitar 100–200 siswa, setelah Pemkot Samarinda melakukan peninjauan lebih lanjut.
Asli menerangkan, untuk menggunakan lokasi di BPMP perlu adanya persetujuan dengan pihak terkait, baik dari Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal PAUD, dab Dikdasmen.
Kendati demikian, hal itu tidak menjadi masalah, sebab Andi Harun langsung menyurati kementerian tersebut.
“Kalau disetujui, berarti Samarinda bisa mulai melaksanakan program ini pada Juli mendatang. Artinya, kita tinggal tunggu proses administratif antarkementerian,” terang Asli Nuryadin.
Untuk program Sekolah Rakyat ini nantinya bakal dibiayai dari APBN melalui Kemensos RI, dan Pemkot Samarinda juga turut menyokong sebagai mitra pendukung sukses pelaksanaan tersebut.
“Instruksi Presiden Nomor 8 menegaskan pentingnya percepatan akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2. Mudah- mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan resmi agar mereka dapat segera menikmati proses belajar mengajar,” katanya. (Adv)
