Samarinda – Potensi bencana dan kekerasan terhadap anak-anak kembali menjadi isu utama di kawasan padat penduduk seperti Teluk Lerong Ilir, Samarinda.
Permasalahan tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie usai melaksanakan Reses kemarin. Ia menilai bahwa daerah tersebut masih memiliki banyak pekerjaan rumah dari segi perlindungan sosial hingga infrastruktur.
Novan menyebutkan, masih lemahnya sistem perlindungan anak, terutama dari kekerasan dan perundungan (bullying), menjadi ancaman tersendiri bagi pelajar di kawasan tersebut. Ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi anak-anak.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan RT setempat. Edukasi dan pemantauan bersama diyakini menjadi langkah efektif untuk menekan kasus kekerasan, baik fisik maupun psikis, di kalangan pelajar.
“Jika orang tua dan tetangga bisa saling menjaga dan mengawasi, maka potensi anak jadi korban bullying bisa ditekan,” ujar Novan, Jumat (23/5/2025).
Selain soal sosial, kawasan Teluk Lerong Ilir juga disebut rawan terhadap bencana. Novan menyoroti buruknya sistem drainase yang berpotensi menyebabkan banjir serta akses jalan sempit yang menyulitkan penanganan kebakaran.
Ia menilai, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan saluran air harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama untuk wilayah padat penduduk.
Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana di lingkungan sempit membutuhkan strategi khusus, seperti pemetaan ulang jalur evakuasi dan penyediaan alat pemadam mandiri di tingkat RT.
“Kami tidak ingin menunggu bencana terjadi baru sibuk bertindak. Lebih baik siapkan mekanismenya dari sekarang,” katanya.
Masukan tersebut, kata Novan, telah ia kumpulkan melalui aspirasi warga dari tujuh RT di Teluk Lerong Ilir dan telah dirangkum dalam proposal yang akan diinput ke Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
“Warga menginginkan wilayahnya lebih aman dan layak huni. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal perlindungan sosial bagi anak-anak mereka,” tutup Novan. (Adv/Df)
